REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Israel Gideon Saar mengatakan ia mengundurkan diri dari pemerintahan persatuan kedaruratan Presiden Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, Senin (25/3/2024) Saar mengatakan, keputusan ini diambil setelah ia tidak diikutsertakan dalam rapat kabinet tingkat tinggi.
Saar bergabung dengan pemerintah Netanyahu bersama politisi oposisi lainnya setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023. Dikutip dari Aljazirah, hengkangnya Saar dinilai tidak akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan Netanyahu, yang masih menguasai mayoritas di parlemen.
Keputusan Saar diumumkan saat Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang mendesak gencatan senjata dalam perang Israel dan Hamas di Gaza. Menanggapi pengunduran diri itu, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari partai ultra-kanan Zionis Religius, Bazalel Smotrich mengatakan keputusan Saar memperlemah tentara dan keberlanjutan perang.
Sementara itu organisasi hak asasi manusia Amnesty International mengatakan resolusi Dewan Keamanan PBB sudah lama tertunda dan harus segera diimplementasikan, untuk menghasilkan gencatan senjata tahan lama.
"Israel harus segera menghentikan pengeboman brutal mereka di Gaza dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan. Israel, Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya harus memastikan gencatan senjata dapat bertahan lama. Sandera sipil harus segera dibebaskan. Begitu juga dengan semua warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang," kata ketua Amnesty International Agnes Callamard di media sosial X.
"Dalam pekan minggu terakhir, pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB berubah menjadi permainan politik yang lucu dengan konsekuensi yang tragis bagi warga sipil," ujarnya. Ia menyerukan masyarakat internasional untuk memprioritaskan penyelamatan nyawa daripada politik
Ikuti Whatsapp Channel Republika
