REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kantor berita Resmi Korea Utara (Korut), KCNA, mengatakan negaranya akan merespons keras campur tangan Jepang terhadap kedaulatannya.
"DPRK akan selalu menanggapi dengan keras kelakuan Jepang yang mencampuri kedaulatannya," kata Menlu Choe Son Hui, merujuk pada Korut dengan singkatan resminya.
Dia mengulangi pernyataan Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, yang mengesampingkan pertemuan puncak antara Kim dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, untuk mencoba menyelesaikan sengketa puluhan tahun tentang warga Jepang yang diduga diculik oleh Pemerintah Korut.
"Dialog DPRK-Jepang bukan hal penting bagi DPRK," kata Choe Son Hui, seraya menambahkan bahwa pemerintahnya akan mencegah upaya Jepang untuk melakukan kontak.
Dia mengatakan tidak bisa memahami Kishida yang terus mengangkat isu penculikan tersebut dengan pemimpin Korut.
"DPRK tak punya urusan apa pun untuk diselesaikan terkait 'isu penculikan' yang dituduhkan Jepang dan, lagi pula, Korut tak punya tanggung jawab atau keinginan untuk melakukan apa pun terkait hal itu," kata dia.
Tokyo menuduh Pyongyang telah menculik sedikitnya 17 warga Jepang antara dekade 1970-an dan 1980-an. Pyongyang mengaku pada 2002 bahwa 13 warga Jepang ditahan oleh Korut, tetapi lima di antaranya telah dipulangkan setelah PM Jepang Junichiro Koizumi berkunjung ke Pyongyang.
Tokyo mengatakan para korban penculikan yang tersisa masih hidup dan harus dipulangkan ke Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika