REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Media Jepang melaporkan pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menggelar pertemuan trilateral antara Presiden Joe Biden dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol pada bulan Juli mendatang. Pertemuan itu akan digelar di sela pertemuan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Pada Senin (1/4/2024) kantor berita Kyodo melaporkan, Biden, Kishida dan Yoon diperkirakan akan membahas berbagai isu termasuk memperkuat pertahanan menghadapi Cina, ancaman nuklir Korea Utara (Korut) dan menguatnya hubungan militer Pyongyang dengan Rusia.
Juru bicara pemerintah Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menolak memberikan komentar mengenai undangan NATO pada Kishida untuk menghadiri pertemuan pada 9 sampai 11 Juli 2024. Ia mengatakan, belum ada jadwal pertemuan pemimpin AS-Jepang-Korsel.
Kantor kepresidenan Korsel juga belum menanggapi permintaan komentar. Kedutaan Besar AS di Jepang juga menolak memberikan komentar. Pada Agustus lalu, Biden menjadi tuan rumah pertemuan dengan dua sekutu itu di Camp David. Di mana tiga pemimpin sepakat untuk memperdalam kerja sama militer dan ekonomi dan menggelar pertemuan tahunan.
Kishida dan Yoon menghadiri pertemuan NATO tahun 2022 dan 2023 saat aliansi yang dipimpin AS ingin memperkuat hubungan dengan mitra-mitra dari Indo-Pasifik, termasuk Jepang dan Korsel.
Laporan Kyodo muncul setelah pekan lalu, Rusia memveto perpanjangan pemantauan para ahli untuk memastikan sanksi-sanksi PBB atas program senjata nuklir dan rudal balistik Korut ditegakkan. Langkah Moskow menjadi pukulan keras atas penegakan sanksi PBB pada Pyongyang yang dijatuhkan setelah uji coba nuklir pertama Korut pada 2006 lalu.
Hal ini menunjukkan kedekatan Pemimpin Korut Kim Jong-un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama perang di Ukraina. "Bagi kami jelas Dewan Keamanan PBB tidak bisa lagi menggunakan pola yang sama sehubungan dengan masalah-masalah di Semenanjung Korea," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, Jumat (29/3/2024) lalu.
Zakharova mengatakan AS meningkatkan ketegangan militer sementara pembatasan internasional tidak memperbaiki situasi keamanan dan terdapat konsekuensi kemanusiaan bagi masyarakat Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
