REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Urusan Anak Jepang,  Ayuko Kato mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai rencana biaya yang akan ditambahkan ke premi asuransi kesehatan publik untuk membantu mengamankan dana guna melawan rendahnya angka kelahiran.

“Peserta program asuransi kesehatan umum “kokumin kenko hoken" untuk wiraswasta dan lainnya diharapkan membayar 800 yen (Rp84 ribu) sebulan jika memiliki pendapatan tahunan sebesar 6 juta yen (Rp629 juta) pada tahun fiskal 2028,” kata Ayuko Kato seperti dilaporkan JIJI, Jumat (12/4/2024).

Sedangkan biaya bulanan yang diharapkan bagi masyarakat dengan pendapatan tahunan sebesar 4 juta yen (Rp419 juta) adalah 550 yen (Rp58 ribu) dan masyarakat yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 8 juta yen (Rp839 juta) adalah 1.100 yen (Rp115 ribu).

“Akan ada bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, di mana peserta dengan pendapatan tahunan 2 juta yen (Rp209,7 juta) akan dikenakan biaya 250 yen (Rp26 ribu) per bulan,” ucapnya.

Kendati demikian, Kato menegaskan bahwa perkiraan biaya premi asuransi tersebut hanya sebagai referensi. Ia juga menegaskan bahwa banyak peserta program tersebut menerima pendapatan tahunan kurang dari 4 juta yen.

Adapun pada Selasa (9/4), pemerintah merilis perkiraan serupa mengenai biaya berdasarkan pendapatan tahunan untuk pekerja perusahaan. Misalnya, seorang karyawan dengan pendapatan tahunan sebesar 6 juta yen diharapkan membayar 1.000 yen (Rp105 ribu) setiap bulan.

Jepang akan mulai memungut biaya asuransi melawan rendahnya angka kelahiran pada tahun fiskal 2026 dari peserta “kokumin kenko hoken" dan program asuransi kesehatan publik lainnya. Melalui penambahan biaya asuransi tersebut terdapat peningkatan dana total sebesar 1 triliun yen (Rp104,9 triliun) setiap tahunnya.

Pemerintah Jepang berencana untuk mendapatkan dana sebesar 3,6 triliun yen (Rp377,3 triliun) setiap tahunnya pada tahun fiskal 2028 sebagai langkah-langkah mengatasi rendahnya angka kelahiran. Dari jumlah tersebut, 1 triliun yen akan berasal dari biaya asuransi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika