REPUBLIKA.CO.ID, XI'AN -- Pemerintah China ingin perluasan dan percepatan Jalur Sutra Digital atau Digital Silk Road (DSR) di antara negara-negara anggota Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative atau BRI). "China ingin bergandengan tangan untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota BRI dalam mengembangkan ekonomi digital, membangun area-area terluar dan juga mengembangkan pasar sehingga setiap tahun kami membuat pertemuan mengenai perdagangan elektronik untuk China dan anggota BRI," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) ke-14, Wang Yong di Xi'an, Provinsi Shaanxi, Selasa (16/4/2024).
Wang Yong menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Forum Pengembangan Jalur Sutra Digital pada Konferensi Internet Dunia yang diselenggarakan pada 15-16 April 2024. Forum ini diselenggarakan bersama oleh pemerintah provinsi Shaanxi dan World Internet Conference (WIC), yaitu satu badan yang berbasis di Beijing untuk mempromosikan visi China terhadap dunia maya.
Tema forum tersebut adalah "Konektivitas dan Kesejahteraan Bersama" dan membahas tiga topik yaitu "Konektivitas Digital dan Kerja Sama dalam Membangun Jalur Sutra", "Jalur Sutra dalam Kerja sama E-commerce Internasional" serta dan "Desa Digital dan Pembangunan Berkelanjutan".
"Tahun ini untuk pertama kalinya pembahasan Jalur Sutera Digital dilakukan di Xi'an, kota yang pernah menjadi ibu kota saat masa jalur sutra kuno. Hal ini menunjukkan teknologi membawa banyak kesempatan baru dan sebagai negara berkembang terbesar di dunia, China pun mendorong integrasi digital teknologi," papar Wang Yong.
Menurut Wang Yong, China ingin berbagi keuntungan perkembangan ekonomi digitalnya dengan anggota BRI. Hal itu dapat mendorong konektivitas timbal balik dan memperkuat rantai pasok digital sambil menjaga lingkungan bisnis digital yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif.
"Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China bersedia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk lebih memajukan penggunaan teknologi kami dan menentang blokade teknologi yang dapat memisahkan pembangunan. China ingin 'Digital Silk Road' dapat menjadi wadah saling tukar informasi bidang teknologi sehingga teknologi digital dapat bermanfaat bagi lebih banyak negara dan lebih banyak orang," ungkap Wang Yong.
Zhuang Rongwen selaku Ketua World Internet Conference (WIC) yang juga Kepala Cyberspace Administration of China atau badan pengawas internet nasional mengatakan, perlunya untuk membuat tata kelola digital di tingkat global untuk menghadapi tantangan dan risiko bidang digital.
"Pentingnya ada sistem tata kelola bersama di bidang keamanan teknologi sehingga harus ada perumusan dan pengembangan norma dan standar tata kelola digital global. China melihat perlunya kita melakukan dialog dan mengambil inisiatif bersama," ujar Zhuang Rongwen.
Jalur Sutra Digital atau Digital Silk Road (DSR) pertama kali diusulkan Presiden Xi Jinping pada 2015. DSR berisi program kerja sama di bidang teknologi dan komunikasi misalnya ekonomi digital, kecerdasan buatan, nanoteknologi hingga komputasi kuantum kepada negara-negara anggota Belt and Road Initiative (BRI).
Sekitar 800 orang menjadi peserta forum tersebut yang berasal dari organisasi dan perusahaan asal hampir 50 negara dan wilayah, termasuk Global System for Mobile Communications Association (GSMA), Shanghai Cooperation Organization, Intel, SAP, Nokia, ZTE, AS Intel, Micron Technology, Qualcomm, operator platform e-commerce China PDD Holdings dan Alibaba Group Holding, raksasa komputer pribadi Lenovo Group dan perusahaan asuransi Pingan Group.
Pada akhir 2022, China telah menandatangani nota kesepahaman mengenai pembangunan Jalur Sutra Digital dengan 17 negara, dan kerja sama perdagangan elektronik (e-commerce) dengan 30 negara, menurut buku putih yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara China.
Sejumlah perusahaan raksasa e-commerce China seperti Alibaba dan Pinduoduo juga telah meluncurkan platform lintas batas, seperti Lazada dan Temu, untuk membantu lebih banyak produk China 'mengglobal'. Belt and Road Inisiatiave (BRI) sendiri diluncurkan pada 2013 yang melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran China di 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia termasuk Indonesia, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika