REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan pihaknya meninjau ulang kebijakannya terhadap Amerika Serikat (AS) setelah Gedung Putih memveto permohonan negaranya menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini. “Otoritas Palestina akan meninjau kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan rakyat kami, tujuan kami, serta hak-hak kami,” kata Abbas kepada kantor berita Palestina WAFA, Sabtu (20/4).
Menurut kantor berita Rusia, Sputnik, yang mengutip berita WAFA dari Tunis, ibu kota Tunisia, Presiden Abbas mengatakan veto AS terhadap permohonan keanggotaan tetap Palestina di PBB itu merupakan "agresi terang-terangan terhadap hak, sejarah, negeri, dan kesucian rakyat Palestina". Veto AS terhadap upaya Palestina mendapatkan keanggotaan penuh PBB dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Kamis, (18/4/2024), itu, juga menantang hasrat masyarakat internasional, katanya.
“Saat dunia menyetujui penerapan hukum internasional dan mendukung hak Palestina, Amerika terus mendukung pendudukan, dan menolak untuk memaksa Israel menghentikan perang genosidanya," kata Presiden Abbas. Sebaliknya, AS justru memasok senjata dan dana ke Israel untuk digunakan membunuhi anak-anak Palestina dan menghancurkan rumah-rumah rakyat Palestina, katanya.
Utusan Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan AS nyaris sepenuhnya terasingkan selama pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada 18 April itu. Sebanyak 12 negara lainnya mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, sedangkan Inggris dan Swiss abstain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
