Ahad 21 Apr 2024 14:59 WIB

Israel Coba Cegah Sanksi AS pada Unit Militer di Tepi Barat

Israel menilai sanksi AS pada militernya sebagai preseden berbahaya.

Rep: Lintar Satria / Red: Friska Yolandha
Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz.
Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Anggota kabinet perang Israel Benny Gantz mengatakan rencana Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi ke unit militer Israel Netzah Yehuda akan menjadi preseden berbahaya. AS berencana menjatuhkan sanksi pada unit militer itu atas pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat.

Dikutip dari Aljazirah, Ahad (21/4/2024) dalam unggahannya di media sosial X Gantz mengatakan ia "sangat mengapresiasi teman-teman Amerika kami" tapi keputusan memberlakukan sanksi pada unit militer dan pasukan Israel "menjadi preseden berbahaya dan mengirimkan pesan yang salah pada musuh bersama kami di masa perang."

Baca Juga

"Saya berniat untuk bertindak agar keputusan ini diubah," kata Gantz.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan AS tersebut. Ia mengatakan pemerintahnya akan bertindak untuk menolak sanksi-sanksi yang menurutnya "absurd dan salah secara moral." Netanyahu dan Gantz memiliki pendapat yang berbeda sepanjang perang Israel di Gaza.

Tapi kali ini mereka memiliki pendapat serupa dengan mengatakan unit itu tidak terpisahkan dengan militer Israel. Politisi ultra-nasionalis Israel yang juga anggota kabinet perang Ben Gvir mengatakan sanksi itu tidak dapat dilakukan.

Unit militer Netzah Yehuda ditempatkan khusus di daerah pendudukan Tepi Barat untuk orang-orang ultra-ortodoks. Mereka mengikuti pedoman keagamaan tertentu. Lembaga non-profit AS mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan sejak 2015 dan daftar pelanggarannya panjang.

Media-media Israel melaporkan unit tentara itu terlibat langsung dengan perusahaan pemukim dan orang-orang anggota Hilltop Youth Movement, pemukim ultra-nasional yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Media AS, Axios mengutip tiga sumber yang mengatakan beberapa hari ke depan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan mengumumkan sanksi-sanksi pada batalion Netzah Yehuda atas pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat. Axios mengatakan sanksi ini akan menjadi sanksi pertama AS pada unit militer Israel.

Sumber mengatakan sanksi-sanksi itu akan mencegah batalion dan anggotanya menerima bantuan militer atau pelatihan dari AS. Batalion khusus pria Netzah Yehuda dibentuk tahun 1999 sebagai unit khusus jemaat ultra-ortodoks Yahudi. Situs unit itu mengatakan pada satu waktu pernah ada ribuan orang bertugas di unit itu.

Axios mengatakan batalion itu tujuan dari anggota Hilltop Youth. Kelompok pemukim sayap kanan yang tidak diterima unit tempur lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement