REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan pihak berwenang di Eropa menekan protes-protes di pro Palestina. Peneliti Amnesty International Julia Hall mengatakan pihak berwenang menggunakan undang-undang ujaran kebencian dan kontra-terorisme.

"Kami benci melihat undang-undang ujaran kebencian dan kontra-terorisme diinstrumentalisasi, dijadikan senjata terhadap apa yang sah berdasarkan standar internasional," kata Hall seperti dikutip dari Aljazirah, Senin (29/4/2024).

Hall menambahkan, terdapat 'gelombang pembatalan dan penargetan terhadap pengunjuk rasa damai, akademisi, siapa pun yang pada dasarnya menunjukkan solidaritas pada hak asasi manusia Palestina atau mengkritik negara Israel.'

Dalam laporannya, European Civic Forum yang berbasis di Brussels mengatakan setidaknya pihak berwenang di 12 negara anggota Uni Eropa mengambil tindakan tidak proporsional, termasuk melarang unjuk rasa berdasarkan resiko pada 'ketertiban umum' dan 'keamanan'.

Pihak berwenang Prancis melarang demonstrasi dan membatalkan konferensi pro-Palestina. Baru-baru polisi Prancis juga memanggil dua politisi sayap kiri untuk diinterogasi atas dugaan dukungan terhadap terorisme.

Sementara pada awal bulan ini, Jerman melarang mantan menteri keuangan Yunani, Yanis Varoufakis masuk untuk mencegah propaganda anti-semit dan anti-Israel. Polisi juga membubarkan lusinan pengunjuk rasa yang mendirikan tenda sebagai aksi pro Palestina di halaman depan Universitas Sorbonne, Paris. Aksi ini digelar selama tiga hari setelah protes di universitas Sciences Po di Paris dan terjadi di tengah gelombang unjuk rasa serupa di seluruh kampus di Amerika Serikat (AS).

"Kami memiliki alasan yang sama seperti di Yale, di Columbia, di Sciences Po untuk mengecam apa yang kami lihat," kata seorang mahasiswa yang hanya mengungkapkan namanya Leonard saat berunjuk rasa di depan gerbang Sorbonne. Sorbonne merupakan salah satu universitas tertua di Prancis.

Universitas itu menutup gedung-gedungnya selama unjuk rasa damai. Mahasiswa bersorak 'Bebaskan Palestina' dan mendesak institusi tempat mereka belajar mengecam Israel. Beberapa politisi Prancis, termasuk Mathilde Panot yang memimpin kelompok kiri LFI di parlemen di Majelis Nasional, mengajak para pendukungnya untuk bergabung dalam protes Sorbonne melalui media sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika