Ahad 05 May 2024 08:59 WIB

Menlu RI Ingatkan OKI Berutang Kemerdekaan kepada Rakyat Palestina

OKI diserukan segera aktifkan Jaring Pengaman Keuangan Islam untuk bantu Palestina.

Menlu RI Retno Marsudi. Berbicara di KTT OKI di Gambia, Sabtu (4/5/2024), Retno menyerukan negara-negara OKI untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya kemerdekaan Palestina.
Foto:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Berbicara dalam KTT OKI di Banjul, Gambia, pada Sabtu (4/5/2024), Retno mengingatkan negara-negara OKI tentang Inisiatif Perdamaian Arab dan keputusan OKI bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

"Keputusan tersebut memberikan pesan yang kuat kepada Israel bahwa tanpa kemerdekaan bagi Palestina, tidak akan ada hubungan diplomatik. Pesan dan keputusan itu harus dipertahankan," kata Retno dalam transkrip pidatonya dari Kemlu RI.

Baca Juga

Menanggapi genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dengan membunuh lebih dari 34 ribu warga Palestina dalam tujuh bulan terakhir, Retno menyerukan OKI untuk bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Negara-negara OKI, lanjut Retno, juga harus terus memperjuangkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang selama ini aksesnya selalu terhambat.

"Kita harus mempertahankan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza dengan cara apa pun yang diperlukan untuk melanjutkan dukungan kita terhadap UNRWA. Oleh karena itu, Jaring Pengaman Keuangan Islam yang disepakati di OKI harus segera diaktifkan," ujarnya.

Retno juga menegaskan OKI harus terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Gencatan senjata disebutnya akan menjadi terobosan dalam menghentikan meningkatnya korban jiwa dan meringankan penderitaan kemanusiaan.

"Hal ini juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi yang adil menuju solusi dua negara," tutur dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement