REPUBLIKA.CO.ID,  NEW YORK -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Volker Turk mengatakan, perintah Israel memindahkan warga Palestina dari Rafah tidak manusiawi. Volker menambahkan langkah itu membuat mereka semakin terpapar bahaya dan penderitaan.

Ia memperingatkan tindakan itu juga dapat dianggap kejahatan perang. Israel menggelar serangan udara ke Rafah pada Senin (6/5/2024) dan memerintahkan pengungsi di kota yang menampung lebih dari satu juta orang itu untuk melakukan evakuasi.  

"Warga Gaza terus dihantam bom, penyakit dan bahkan kelaparan. Dan hari ini mereka diberitahu harus pindah lagi karena Israel meningkatkan operasi militer di Rafah. Ini tidak manusiawi," kata Volker dalam pernyataannya, Selasa (7/5/2024).

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan, serangan Israel sudah meratakan sebagian besar Gaza hingga tidak ada tempat yang memiliki infrastruktur dan sumber daya selain Rafah untuk menampung para pengungsi. Dalam pernyataannya, komisioner HAM PBB mengatakan perintah pemindahan paksa warga sipil dilarang hukum humanitaer.

Hanya ada beberapa pengecualian yang tunduk pada persyaratan hukum yang ketat. Bila persyaratan itu tidak terpenuh, maka pemindahan paksa dianggap kejahatan perang. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sudah lebih dari 34.600 orang Palestina tewas dalam serangan Israel sejak Oktober lalu. PBB mengatakan pengeboman dan pembatasan pergerakan mengakibatkan kelaparan di kantong pemukiman tersebut.

Pada Senin pagi (6/5/2024), militer Israel memerintahkan warga Rafah untuk melakukan evakuasi. Kota perbatasan Gaza-Mesir itu menampung lebih dari setengah dari 2,3 juta populasi. Petugas medis mengatakan serangan Israel ke sebuah rumah di Rafah menewaskan lima orang Palestina termasuk seorang perempuan dan anak perempuan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika