REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Komunitas internasional seiya sekata melancarkan tekanan terhadap Israel agar tak menggelar serangan ke Rafah yang dipenuhi pengungsi. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah Israel agaknya masih menutup telinga atas seruan tersebut.
Jerman, sekutu paling gigih Israel juga melayangkan tekanan tersebut. Mereka mendesak Israel tak melakukan serangan terbuka ke Rafah setelah mendapat laporan bahwa tank-tank Israel mulai dikerahkan.
“Saya memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah,” kata Menteri Luar Negeri Jermab Annalena Baerbock dalam unggahannya di X. “Satu juta orang tidak bisa hilang begitu saja. Mereka membutuhkan perlindungan. Mereka membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan segera… penyeberangan perbatasan Rafah dan Kerem Shalom [Karem Abu Salem] harus segera dibuka kembali.”
Sementara AS menekankan perlunya Israel menyepakati kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata yang sudah diaepakati Hamas. Departemen Luar Negeri AS hanya mengatakan bahwa mereka telah menyatakan pandangannya mengenai invasi darat besar-besaran di wilayah tersebut dengan jelas bagi Israel. “Kami terus percaya bahwa kesepakatan penyanderaan adalah demi kepentingan terbaik rakyat Israel dan Palestina; hal ini akan segera menghasilkan gencatan senjata dan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata seorang juru bicara kepada kantor berita Reuters.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak sekutu Israel untuk menekan kepemimpinannya agar menghentikan perang di Gaza. “Saya menghimbau kepada semua pihak yang mempunyai pengaruh terhadap Israel untuk melakukan segala daya mereka untuk membantu mencegah tragedi yang lebih besar lagi. Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendorong gencatan senjata kemanusiaan, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan peningkatan besar-besaran bantuan untuk menyelamatkan nyawa,” katanya. “Sudah waktunya bagi para pihak untuk mengambil kesempatan dan mengamankan kesepakatan (gencatan senjata) demi kepentingan rakyat mereka sendiri."
Israel mempunyai kewajiban yang ketat berdasarkan hukum humaniter internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil di Gaza, kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB. Komentar tersebut muncul beberapa jam setelah pasukan Israel merebut perbatasan Rafah dengan Mesir dalam serangan terhadap kota di selatan tersebut.
Ravina Shamdasani mengatakan, menurut hukum internasional, Israel harus memastikan warga sipil memiliki akses terhadap perawatan medis, makanan yang cukup, air bersih dan sanitasi. “Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini bisa berarti pengungsian paksa, yang merupakan kejahatan perang,” kata Shamdasani dilansir Aljazirah. “Ada indikasi kuat bahwa ini (serangan Rafah) dilakukan dengan melanggar hukum kemanusiaan internasional.”
Sejauh ini, gelombang serangan Israel sejak Senin malam di Rafah telah menewaskan sedikitnya 23 orang, termasuk enam wanita dan lima anak-anak, menurut catatan rumah sakit yang dikutip oleh kantor berita Reuters. Seorang pria di Rafah, Mohamed Abu Amra, kehilangan lima kerabat dekatnya dalam serangan yang meratakan rumahnya. “Kami tidak melakukan apa pun… kami tidak puny Hamas,” kata Abu Amra, yang istrinya, dua saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan keponakannya semuanya syahid. “Kami melihat api melahap kami. Rumah itu terbalik.”
Rafah yang berbatasan dengan Mesir merupakan tempat berlindung terakhir warga Gaza yang sudah tujuh bulan dibombardir Israel. Sekitar 1,2 juta orang mengungsi di wilayah yang sebelumnya hanya ditinggali sekitar 200 ribu orang itu.
Tak hanya melakukan serangan militer, Israel juga telah menguasai perlintasan dengan Mesir, tempat masuknya bantuan kemanusiaan. Mereka mencegah bantuan tersebut masuk ke Gaza, hal yang akan menambah parah krisis kemanusiaan di Gaza.
Hingga berita ini dituliskan, belum ada tanda-tanda Israel akan menyepakati gencatan senjata. Sebaliknya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang diselidiki ICC sebagai penjahat perang, menekankan niatnya menyerang Rafah untuk menghabisi Hamas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika