REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menyerukan agar pasukan Israel berhenti dalam melakukan serangan di Rafah, Jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan serangan ke bagian timur Kota Rafah di Jalur Gaza pada Senin (6/5/2024) malam.
"China sangat prihatin atas Israel yang melakukan operasi militer darat di Rafah. Kami menyerukan kepada Israel untuk mendengarkan seruan besar masyarakat internasional, berhenti serang Rafah," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Selasa (7/5/2024).
Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan brigade lapis baja ke-401 telah mengambil alih "kendali operasional" perbatasan Rafah di sisi Palestina dalam "operasi sapu bersih" di wilayah timur dari Rafah yang mereka kuasai. Israel pun mengeklaim telah menewaskan 20 warga Palestina bersenjata.
"Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih buruk di Jalur Gaza," ujar Lin Jian.
Lin Jian menyebut sudah lebih dari 200 hari sejak konflik Palestina-Israel pecah dan menyebabkan bencana kemanusiaan mengerikan yang menguji kesadaran moral umat manusia.
"Perang dan kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Hal-hal tersebut tidak akan pernah memberikan keamanan sesungguhnya dan hanya akan memperdalam kebencian, komunitas internasional harus mengambil tindakan," ucap Lin Jian.
Ia mendesak agar Israel dapat menerapkan Resolusi DK PBB 2728 dan segera mewujudkan gencatan senjata.
"Selain itu juga memastikan bantuan kemanusiaan, dan kembali ke jalur dalam mengupayakan penyelesaian politik atas permasalahan Palestina berdasarkan solusi dua negara sesegera mungkin," papar Lin Jian.
Sebelumnya, dalam pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Emmanuel Macron di Paris Prancis menyampaikan pernyataan bersama China-Prancis mengenai situasi di Timur Tengah.
Dalam pernyataan itu disebutkan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Prancis bekerja sama untuk menemukan solusi konstruktif, berdasarkan hukum internasional atas tantangan dan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas internasional.
China dan Perancis juga mengutuk semua pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk semua tindakan kekerasan teroris dan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.
Keduanya mengingatkan pentingnya melindungi warga sipil di Gaza sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan menyatakan penolakan mereka terhadap serangan Israel di Rafah yang akan mengakibatkan bencana kemanusiaan dalam skala yang lebih besar, serta pemindahan paksa warga sipil Palestina.
Kedua kepala negara menekankan bahwa gencatan senjata segera dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar dan perlindungan warga sipil di Jalur Gaza.
Mereka menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera dan jaminan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya, serta menghormati hukum internasional terkait semua tahanan.
Kedua kepala pemerintahan menyerukan dimulainya kembali proses politik untuk secara konkrit menerapkan solusi dua negara, dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan negara Palestina yang layak, merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967.
Sejak serangan Israel ke Rafah, semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Mesir melalui penyeberangan Rafah telah ditangguhkan. Rafah telah menjadi tempat tinggal bagi 1,5 juta pengungsi Palestina yang menyelamatkan diri dari perang yang dilancarkan Israel setelah adanya serangan Hamas, yang menewaskan 1.200 orang pada 7 Oktober 2023.
Sejak itu, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 34.700 warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, selain menyebabkan bencana kemanusiaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika