REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW— Konflik di Sudan yang berlangsung sejak April 2023 telah menelan 15 ribu korban jiwa dan melukai 33 ribu orang lainnya, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu (8/5/2024).
Dia menambahkan menambahkan bahwa ada 15 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
“Lebih dari 15 ribu kematian dan 33 ribu korban terluka dilaporkan sejak awal konflik pada April tahun lalu. Lima belas juta orang membutuhkan bantuan kesehatan kemanusiaan yang mendesak,” kata Tedros.
Konflik di negara Afrika tersebut menyebabkan hampir sembilan juta orang mengungsi dan separuh di antaranya adalah anak-anak, yang akses ke layanan kesehatannya sangat terbatas, katanya.
Dia juga menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen rumah sakit di negara bagian terdampak konflik dan hampir separuh fasilitas kesehatan di negara bagian lainnya tidak lagi berfungsi.
"Rumah-rumah sakit yang masih beroperasi kewalahan oleh orang-orang yang mencari pengobatan, yang kebanyakan adalah pengungsi internal,” kata Tedros.
Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) PBB, Jumat (3/5/2024), menyuarakan kekhawatiran mengenai situasi di Sudan, dengan mengatakan bahwa negara Afrika tersebut berada di ambang "krisis kelaparan terbesar di dunia".
Leni Kinzli, juru bicara WFP di Sudan, mengatakan pada konferensi pers virtual bahwa program PBB tersebut "memperingatkan bahwa waktu hampir habis untuk mencegah kelaparan" dan meningkatnya bentrokan di El Fasher menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
"Satu tahun konflik yang menghancurkan di Sudan telah menciptakan bencana kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengancam akan memicu krisis kelaparan terbesar di dunia," katanya.
Dia juga menambahkan bahwa bantuan pangan terbatas di wilayah El Fasher dan Darfur karena "pertempuran dan hambatan birokrasi yang tiada akhir".
Kinzli menyebutkan bahwa mereka berupaya menjangkau 700 ribu orang sebelum awal musim hujan saat jalan masih dapat digunakan dan mereka memiliki 8 ribu ton stok makanan di Chad, namun distribusi makanan terhambat karena adanya kendala.
Menyoroti kebutuhan mendesak WFP akan akses tanpa hambatan dan jaminan keamanan, dia menekankan bahwa meningkatnya konflik di El Fasher sangat berdampak pada 1,7 juta orang yang sudah menderita kelaparan.
Mengingat sekitar 28 juta orang di Sudan dan Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan, dia meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan.
Kinzli lebih lanjut mengingatkan pihak-pihak di Sudan akan kewajiban mereka untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional.
Tentara Sudan menguasai El Fasher dan didukung oleh gerakan bersenjata yang menandatangani perjanjian perdamaian Juba dengan pemerintah pada 2020.
Perang di Sudan pecah pada April 2023 karena perbedaan pendapat mengenai pengintegrasian pasukan paramiliter Sudan (RSF) ke dalam angkatan bersenjata antara Jenderal Angkatan Darat Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan komandan RSF Mohamed Hamdan Dagalo.
Konflik tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang menghancurkan, dan bentrokan telah menewaskan hampir 16 ribu orang dan membuat jutaan orang mengungsi.
Pada 29 Maret, Sudah mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB terhadap Uni Emirat Arab (UAE) karena diduga mendukung RSF, namun tuduhan itu dibantah oleh UAE.
Semenjak itu, para pihak yang bertikai sudah menerapkan beberapa kali gencatan senjata sementara secara nasional, namun belum ada yang membantu menyelesaikan konflik.
Pada Oktober 2023, mereka kembali melakukan negosiasi yang dimediasi Arab Saudi di Jeddah, namun pertempuran masih terus terjadi.