REPUBLIKA.CO.ID, RAFAH -- Hamas mengatakan Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas serangan terbaru Israel ke seluruh Jalur Gaza, termasuk ke Rafah di selatan dan Jabalia dan Zeitoun di utara. Hamas mengatakan serangan-serangan ini menunjukkan Israel ingin terus "membantai" rakyat Palestina.
"Kami meminta pertanggungjawaban Pemerintah AS dan Presiden (Joe) Biden sepenuhnya bertanggung jawab atas eskalasi kejahatan-kejahatan terhadap warga sipil, termasuk terhadap anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia, dengan terus menutupi kejahatan Zionis fasis," kata Hamas dalam pernyataannya seperti dikutip Aljazirah, Sabtu (11/5/2024).
Hamas juga mendesak masyarakat internasional dan PBB berhenti mengadopsi "posisi setengah-setengah" dan menekan Israel untuk menghentikan serangannya dan membiarkan bantuan diterima warga sipil. Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani juga mengatakan AS mendukung Israel saat konsensus internasional mendukung Palestina dan menentang "genosida, pemindahan paksa, pendudukan dan pembunuhan anak-anak" semakin menguat.
"Rezim Zionis berada di situasi paling terisolasi di sejarah palsunya dan hanya pemerintah Amerika yang satu-satunya mendukungnya secara membabi-buta bahkan di antara rakyatnya sendiri," kata Kanaani di media sosial X.
“Pemungutan suara yang menentukan dari komunitas internasional untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan jelas menunjukkan isolasi internasional rezim Zionis dan AS di komunitas internasional,” kata Kanaani, merujuk pada pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Dengan 143 negara mendukung, 25 abstain dan sembilan menentang, Majelis Umum mengesahkan resolusi yang membuat Palestina memiliki hak kewenangan yang sama dengan anggota PBB lainnya kecuali hak voting. Pada Jumat (10/4/2024) lalu, Indonesia mengatakan menyambut baik resolusi tersebut.
"Keberhasilan ini merupakan terobosan bagi kesetaraan hak bangsa Palestina di tengah bangsa-bangsa dunia. Indonesia akan terus berupaya untuk mendorong keanggotaan penuh Palestina melalui Dewan Keamanan PBB," kata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di media sosial X.
Ikuti Whatsapp Channel Republika