REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pasukan Penjaga Pantai (PCG) Filipina mengatakan mereka berkomitmen mempertahankan kehadiran di perairan Laut Cina Selatan (LCS) yang disengketakan. Juru bicara PCG mengatakan Filipina ingin memastikan Cina tidak melakukan aktivitas reklamasi di Beting Sabina.
PCG mengatakan mereka mengerahkan kapal ke Beting Sabina. Di tengah ketegangan antara dua negara, Filipina menuduh Cina membangun pulau buatan di timbunan pasir itu.
Pengiriman kapal terbaru merupakan tambahan dari dua kapal yang sudah dikerahkan secara bergantian di perairan tersebut. Sejak kapal-kapal itu dikerahkan pada April lalu PCG mengatakan mereka menemukan tumpukan karang mati dan rusak yang dibuang di gundukan pasir di Sabina Shoal, mengubah ukuran dan ketinggiannya.
Dalam konferensi pers Senin, (13/5/2024) juru bicara PCG Jay Tarriela mengatakan Pasukan Penjaga Pantai harus memastikan dapat mencegah "Cina berhasil melakukan reklamasi di Beting Sabina." Ia menambahkan, PCG berkomitmen mempertahankan kehadirannya di Beting yang Manila sebut Escoda.
Terletak di zona ekslusif ekonomi Filipina, Beting itu merupakan titik temu kapal-kapal yang membawa muatan untuk pasukan Filipina yang ditempatkan di bangkai kapal perang di Beting Second Thomas. Di mana Manila dan Cina sering mengalami insiden maritim.
Cina melakukan reklamasi masif di pulau-pulau LCS. Mereka membangun pangkalan Angkatan Udara dan fasilitas militer lainnya yang memicu kekhawatiran Barat dan negara-negara sekitar perairan strategis tersebut.
Tarriela yakin PCG berhasil mencegah Cina melakukan reklamasi skala kecil. PCG belum mendokumentasikan aktivitas kapal-kapal Cina di Beting Sabina sejak Manila mengirimkan kapal multi fungsi ke sana pada pertengahan April lalu. Cina tidak ingin ketahuan," kata Tarriela.
Kedutaan Besar Cina di Manila, belum memberikan komentar mengenai pernyataan Tarriela. "Cina memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Laut China Selatan dan perairan di dekatnya," kata kedutaan itu dalam sebuah pernyataan pada Ahad (12/5/2024).
Cina mengeklaim, hampir semua LCS, termasuk bagian-bagian yang diklaim Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Pada 2016 lalu Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum. Cina menolak putusan tersebut.