REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo mendorong penyelesaian situasi di Palestina saat bertemu Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Dennis Francis di sela Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum Ke-10 di Bali, Senin (20/5/2024).
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, hari ini, dalam pertemuan yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Badung, Bali, itu, Jokowi mengapresiasi kemajuan di Majelis Umum PBB terkait status Palestina, tapi menekankan bahwa lebih banyak tindakan diperlukan untuk menyelesaikan konflik.
Menurut Presiden Jokowi, akar persoalan konflik adalah pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina harus diselesaikan. "Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina," tegas Jokowi.
Jokowi menekankan proses pada Sidang Umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi dua negara. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat Palestina.
Sementara itu, berkaitan reformasi sistem multilateral, Kepala Negara menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Presiden Jokowi juga mengajak PBB untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut yang mengancam banyak negara kepulauan.
"Indonesia siap berkolaborasi, termasuk menjadi mitra pembangunan untuk menyemai dan mendukung terselenggaranya KTT pada bulan September ini untuk menghasilkan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada," ujarnya.
Dalam tanggapannya, Presiden Majelis Umum PBB mengakui bahwa situasi mengenai negara Palestina sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB. Majelis Umum PBB sudah memberikan rekomendasi yang sangat kuat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina.
"PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina. Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," tegasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika