Rabu 22 May 2024 12:31 WIB

Beijing Kritik Kehadiran Perwakilan Negara di Pelantikan Pemimpin Taiwan

China sangat menentang interaksi resmi dalam bentuk apa pun antara wilayah Taiwan

Presiden baru Taiwan Lai Ching-te, kanan, dan mantan Presiden Tsai Ing-wen melambai saat upacara pelantikan Lai di Taipei, Taiwan, Senin, 20 Mei 2024. Lai dalam pidato pelantikannya mendesak Tiongkok untuk menghentikan intimidasi militernya terhadap diri mereka sendiri. -Pulau yang diperintah oleh Beijing diklaim sebagai wilayahnya sendiri.
Foto: AP Photo/Chiang Ying-ying
Presiden baru Taiwan Lai Ching-te, kanan, dan mantan Presiden Tsai Ing-wen melambai saat upacara pelantikan Lai di Taipei, Taiwan, Senin, 20 Mei 2024. Lai dalam pidato pelantikannya mendesak Tiongkok untuk menghentikan intimidasi militernya terhadap diri mereka sendiri. -Pulau yang diperintah oleh Beijing diklaim sebagai wilayahnya sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengkiritik sejumlah negara yang mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri upacara pelantikan William Lai Ching-te sebagai pemimpin Taiwan.

"Perkataan dan tindakan segelintir negara dan tokoh politik melanggar prinsip 'Satu China' dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Selasa (21/5/2024).

Baca Juga

Tindakan mereka itu menunjukkan campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negeri China, melemahkan kedaulatan dan integritas wilayah China serta merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. China mengecam keras kata-kata dan tindakan tersebut, katanya.

Terdapat pewakilan dari beberapa negara yang menghadiri "upacara pelantikan" tersebut termasuk 12 negara yang mengakui Taiwan seperti dari Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah dan Vatikan.

Selain itu hadir juga mantan pejabat tinggi Amerika Serikat dan negara lainnya.

"China sangat menentang interaksi resmi dalam bentuk apa pun antara wilayah Taiwan di China dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China," tambah Wang Wenbin.

Definisi dari prinsip "Satu China", kata Wang Wenbin, sangat jelas, yaitu hanya ada satu China di dunia dimana Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China, dan Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh wilayah China.

"Kami meminta negara-negara dan politisi terkait untuk menghentikan manipulasi politik mereka terhadap masalah Taiwan, berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada separatis 'kemerdekaan Taiwan', dan menghentikan tindakan salah yang melanggar kredibilitas Taiwan di mata komunitas internasional dan mengabaikan prinsip satu China," tegas Wang Wenbin.

Terkait pernyataan....

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement