REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Data terbaru Pemerintah Inggris menunjukkan sepanjang tahun ini lebih dari 10 ribu pencari suaka tiba di negara itu dengan perahu kecil. Data tersebut menunjukkan, tantangan yang dihadapi Perdana Menteri Rishi Sunak menjelang pemilihan umum 4 Juli mendatang.
Data terbaru yang dipublikasikan di situs pemerintah Inggris menunjukkan jumlah orang tiba di pantai-pantai sebelah selatan setelah melalui Selat Inggris sempit yang berbahaya naik tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 lalu.
Berdasarkan data tersebut pada 2024 dari Januari sampai 25 Mei, jumlah orang yang datang dengan perahu kecil mencapai 10.170 orang. Naik drastis dibandingkan tahun 2023 di periode yang sama yang hanya 7.395 orang.
"Kami akan terus bekerja sama dengan mitra Prancis kami untuk mencegah penyeberangan dan menyelamatkan nyawa," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Inggris menanggapi kenaikan angka tersebut, Sabtu (25/5/2024).
Sunak yang mengumumkan tanggal pemilihan umum Rabu (22/5/2024) lalu mengatakan, pencari suaka yang datang secara ilegal ke Inggris tidak akan dideportasi ke Rwanda sebelum pemungutan suara. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kebijakan unggulan Partai Konservatif yang berkuasa.
Rencana tersebut menghadapi hambatan hukum selama lebih dari dua setengah tahun. Partai Buruh yang unggul 20 poin dalam jejak pendapat dan ingin mengakhiri 14 tahun kekuasaan Partai Konservatif, berjanji akan membatalkan kebijakan itu bila memenangkan pemilihan umum.
Kepala pengawas kementerian imigrasi dari partai oposisi atau Shadow Minister, Stephen Kinnock mengatakan pemerintah Sunak belum berbuat cukup dalam mengatasi masalah ini. "Karena semua upaya pemerintah saat ini difokuskan untuk menerbangkan beberapa ratus orang ke Rwanda, mereka tidak melihat ribuan orang yang menyeberang lewat Selat Inggris setiap tahun," kata Kinnock.
Partai Buruh mengatakan bila memenangkan pemilihan umum mereka akan membentuk Komando Keamanan Perbatasan. Komando ini akan terdiri dari kepolisian, badan intelijen dalam negeri dan jaksa yang akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mencegah penyelundupan manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika