REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Surat kabar Amerika Serikat (AS) Financial Times melaporkan, dalam beberapa pekan ke depan AS akan mencabut larangan penjualan senjata serang ke Arab Saudi. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, pada Ahad (26/5/2024) Financial Times melaporkan Washington sudah memberi sinyal ke Riyadh, mereka sedang bersiap untuk mencabut larangan tersebut.

Tak lama setelah dilantik pada 2021, Presiden AS Joe Biden mengadopsi sikap lebih tegas atas operasi serangan Arab Saudi ke Houthi di Yaman yang menelan banyak korban jiwa dan atas catatan hak asasi manusia Riyadh. Terutama, kematian jurnalis Washington Post di Turki, Jamal Khashoggi.

Arab Saudi yang merupakan salah satu konsumen senjata terbesar AS kesal dengan pembatasan tersebut. Selama puluhan tahun pemerintah-pemerintah AS sebelumnya menyediakan senjata untuk Arab Saudi.

Pada Rabu (22/5/2024) lalu Menteri Luar Negeri AS mengatakan AS dan Arab Saudi hampir menyelesaikan serangkaian kesepakatan kerja sama energi nuklir, keamanan dan pertahanan. Komponen bilateral kesepakatan normalisasi hubungan Riyadh dengan Israel yang lebih luas.

Financial Times melaporkan, pencabutan penjualan senjata serang tidak berhubungan langsung dengan pembicaraan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel. Gedung Putih dan kantor komunikasi pemerintah Arab Saudi belum menanggapi permintaan komentar.

Dalam sidang dengar pendapat di House of Representative Rabu lalu, Blinken mengatakan finalisasi kesepakatan kerja sama energi nuklir, keamanan dan pertahanan dengan Arab Saudi “mungkin akan memakan waktu beberapa pekan lagi”. Namun ia memperingatkan agar normalisasi yang lebih luas dapat berjalan, harus ada ketenangan di Gaza dan formulasi menuju Negara Palestina.

“Pada prinsipnya kesepakatan-kesepakatan tersebut sudah hampir selesai. Tentu saja kami akan membawanya ke Kongres ketika perjanjian-perjanjian sudah siap untuk ditinjau, tetapi kami, bisa jadi hanya tinggal beberapa pekan lagi untuk dapat menyelesaikannya,” kata Blinken kepada Komite Alokasi Dana House.

“Namun, agar normalisasi dapat berjalan, Arab Saudi dengan sangat jelas menjelaskan meskipun kesepakatan di antara kami sudah selesai, mereka harus memiliki dua hal, mereka harus memiliki ketenangan di Gaza dan mereka harus memiliki jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” tambah Blinken. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika