REPUBLIKA.CO.ID, YEREVAN -- Armenia akan memiliki perdana menteri baru pada minggu depan. Hal itu setelah hampir dua pekan terjadi unjuk rasa. Pemimpin oposisi Nikol Pashinya, yang memimpin penentangan itu, diunggulkan menjadi perdana menteri.
Unjuk rasa yang didorong oleh kemarahan massa atas pertemanan politik dan korupsi itu diperkirakan mencapai puncak pada Senin, ketika Serzh Sarksyan berhenti dari perdana menteri. Namun, pengunjuk rasa menegaskan mereka mencurigai adanya pengalihan kekuasaan dari presiden ke perdana menteri. Mereka menginginkan pengembalian bentuk politik secara luas sebelum mengakhiri unjuk rasa.
Meskipun unjuk rasa berlangsung damai, pergolakan itu mengancam mengguncang Armenia, sekutu Rusia. Negara itu terbelah oleh sengketa tingkat rendah selama beberapa dasawarsa dengan tetangganya, Azerbaijan.
Moskow memiliki dua pangkalan militer di republik bekas Soviet, dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Presiden Armenia Armen Sarkissian melalui telepon pada Rabu (25/4). Mereka sepakat bahwa kekuatan politik harus menunjukkan pengendalian dan menyelesaikan krisis melalui dialog.
Pemimpin protes, Pashinyan, mengatakan dia telah menerima kepastian dari pejabat Rusia bahwa Moskow tidak akan campur tangan dalam krisis. Menteri Luar Negeri Armenia Edward Nalbandian berada di Moskow pada Kamis untuk pembicaraan tersebut.
Para elit penguasa Armenia telah berusaha keras untuk menenangkan para pengunjuk rasa. Pembicara parlemen mengatakan pada Kamis (26/4)bahwa parlemen akan memilih seorang perdana menteri baru pada 1 Mei.
Pashinyan, mantan jurnalis yang kemudian menjadi anggota parlemen, yang telah berperan dalam mengorganisir protes, mengatakan dia siap untuk menjadi perdana menteri. Jika Pashinyan terpilih, dia ingin mereformasi sistem pemilihan umum untuk memastikannya berjalan dengan adil sebelum mengadakan pemilihan parlemen baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
