REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Filipina dan Vietnam akan menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada akhir tahun ini, kata pejabat, saat negara tetangga dan pesaing Cina itu memperlihatkan kekuatannya di perairan bersengketa.
Kedua pemerintah itu menyatakan perjanjian tersebut akan meningkatkan hubungan pertahanan, politik dan ekonomi di antara kedua negara Asia Tenggara itu, yang paling menentang dakuan Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan.
"Sebagai mitra strategis, kami ingin memberikan hasil kerjasama di tingkat tertinggi," kata Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario kepada wartawan pada Rabu malam.
"Kami akan memperdalam kerjasama untuk menyelesaikan semua masalah menyangkut Laut Cina Selatan dalam cara paling damai sesuai dengan hukum antarbangsa," kata Duta Besar Vietnam untuk Filipina Truong Trieu Duong kepada wartawan.
Kesepakatan itu akan membuat Vietnam mitra strategis kedua Filipina sesudah Jepang, tempat Filipina juga memperkuat hubungan ketentaraan.
Pelatihan awal angkatan laut dengan Jepang diadakan secara berurutan pada tahun ini dan perundingan dilakukan untuk mengalihkan peralatan pertahanan Jepang, termasuk pesawat pengintai anti-kapal selam dan teknologi radar, ke Filipina.
Filipina juga terikat perjanjian pertahanan bersama dengan sekutu tertua dan paling penting, Amerika Serikat.
Kesepakatan dengan Vietnam itu diumumkan beberapa jam sebelum Cina mengarak sejumlah besar tentara, tank dan peluru kendali di lapangan Tiananmen di Beijing untuk memperingati 70 tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.
Del Rosario menyatakan kesepakatan dengan Vietnam itu dapat ditandatangani di sela-sela temu puncak pemimpin Kersajama Ekonomi Asia-Pasifik di Manila pada November.
Perundingan untuk perjanjian kemitraan strategis itu dimulai setelah Kunjungan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung ke Manila pada tahun lalu.
Filipina, Vietnam dan Cina memiliki dakuan tumpang tindih di laut Cina Selatan, jalur pelayaran penting bagi perdagangan dunia, yang juga diyakini mengandung cadangan besar minyak dan gas.
Brunei, Malaysia dan Taiwan juga memiliki dakuan bertentangan atas beberapa atau semua dari perairan itu.
Cina baru-baru memperkuat dakuannya dengan membangun pulau buatan di beting sengketa, menimbulkan kekhawatiran akan penentaraan di wilayah tersebut.
Badan perwasitan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menyidangkan pernyataan Filipina untuk menyatakan dakuan laut Cina itu tidak sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
