REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- PBB mengatakan konflik politik di Burundi berada di ambang perang saudara, Kamis (17/12). Sedikitnya 400 orang telah tewas dan hampir 3.500 orang ditangkap.

"Burundi ada pada titik ledak, menuju puncak perang saudara," kata Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Zeid Ra'ad al Hussein dalam sidang khusus Dewan HAM PBB.

Ia menyerukan respon kuat dari masyarakat internasional, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset. Menurutnya, perang sipil akan berdampak serius pada etnis dan membawa konsekuensi tinggi di wilayah.

"Masalah Burundi yang dalam, kelam dan berbahaya harus segera dicari solusi politiknya," kata Zeid. Ia telah menyeru DK PBB untuk mengambil semua langkah memungkinkan demi menghentikan kekerasan yang terus berlanjut dan mencegah konflik meluas di regional.

Menurutnya, kebutuhan untuk langkah tegas sangat mendesak. Aktivis HAM dan jurnalis independen bahkan tidak dapat berkeliaran dengan bebas dan harus bersembunyi. Saat ini, sekitar 220 ribu orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga. Sisanya mengungsi di wilayah internal.

"Semua negara harus melakukan langkah yang diperlukan yang sesuai dengan hukum internasional HAM, seperti menghentikan aliran senjata ke Burundi," katanya. Zeid juga menyarankan penggunaan drone untuk tindakan pengawasan.

Komisioner Tinggi mendesak pemerintah Burundi untuk mengambil langkah untuk melucuti militan bersenjata pro pemerintah, dan menggunakan kembali layanan kepolisian, inteligen dan lainnya yang berada di bawah hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika