REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Negara-negara besar mempertimbangkan untuk mempersenjatai pemerintahan unifikasi Libya, Selasa (17/5). Pemerintahan baru meminta negara-negara berpengaruh membuat pengecualian embargo senjata PBB.

"(Kami) siap merespons permintaan Pemerintah Libya untuk pelatihan dan persenjataan bagi pasukan pemerintah," kata Menteri Luar Negeri AS, John Kerry setelah pertemuan di Wina yang dihadiri diplomat dari lebih 20 negara. 

AS dan empat anggota permanen Dewan Keamanan PBB bergabung dengan lebih dari 15 negara dalam pembicaraan tentang Libya. Kerry mengatakan, Pemerintahan Nasional telah berencana untuk mengajukan permintaan pengecualian embargo senjata ke Komite Sanksi Libya PBB.

Hal ini untuk memerangi kelompok-kelompok teroris, termasuk ISIS. "Kami akan sepenuhnya mendukung upaya ini sambil terus menegakkan embago senjata PBB," kata Kerry. Meski keputusan tersebut dinilai akan mengundang banyak pertentangan.

Penasihat senior di Oxford Analytica, Hafed Al Ghwell mengatakan pada Aljazirah, ada kekhawatiran senjata jatuh ke tangan yang salah. Jika senjata diberikan pada pemerintah Tripoli yang punya militer terpisah, maka kekuatan dunia berpihak dalam perang sipil.

"Masalah juga muncul karena faktanya tidak ada panduan jelas seperti bagaimana senjata baru ini akan diberikan pada pemerintah Tripoli," katanya.

Baca juga, Libya Kandidat Kuat Markas Baru ISIS.

Konferensi Libya di Wina dipimpin oleh Kerry dan Menlu Italia, Paolo Gentiloni. Pernyataan gabungan juga menyebut lima anggota permanen PBB mendukung rencana untuk mempersenjatai.

Libya dijatuhi embargo senjata lima tahun lalu. Pada Februari, Menteri Luar Negeri Libya, Mohammed al-Dairi telah meminta PBB untuk mengakhiri embargo. Ia mengatakan pada DK bahwa PBB juga menanggung tanggung jawab legal untuk membantu membangun kembali militer Libya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika