REPUBLIKA.CO.ID, ERBIL -- Irak berencana mengambil kendali batas wilayah mandiri Kurdistan 'dalam koordinasi' dengan Iran dan Turki, kata Kementerian Pertahanan Irak pada Jumat (29/9). Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian atau penjelasan lebih lanjut, terkait rencana pasukan Irak merebut pos perbatasan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) dari sisi wilayah Iran dan Turki.
Langkah untuk merebut pos perbatasan merupakan tindakan tanggapan terhadap sebuah penyelenggaraan Referendum Kurdi pada Senin lalu, yang hasilnya dikuasai oleh suara mendukung pemisahan diri dari Irak. Setelah pemungutan suara, Irak, Iran dan Turki menuntut agar KRG menyerahkan kendali atas daerah perbatasan luarnya dengan Turki, Iran dan Suriah.
Didukung oleh Turki dan Iran, pemerintah Irak menuntut agar pimpinan Kurdi membatalkan hasil referendum atau mereka akan menghadapi sanksi, pengucilan internasional dan kemungkinan adanya campur tangan militer.
Sebelumnya pada Jumat, sebuah larangan diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak terhadap penerbangan internasional menuju Kurdistan sebagai imbas dari penolakan KRG atas permintaan untuk menyerahkan kendali bandar udara internasionalnya di Erbil dan Sulaimaniya.
KRG juga menolak untuk menyerahkan kendali atas daerah perbatasannya, menurut laporan sebuah stasiun televisi yang bermarkas di Erbil, Rudaw, pada Jumat, mengutip pernyataan resmi pihak pemerintah Kurdi.
"Pelaksanaan keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan semua pos perbatasan dan bandar udara berjalan sesuai rencana dalam koordinasi dengan otoritas terkait dan negara tetangga, tidak ada penundaan dalam prosedur," ujar Kementerian Pertahanan Irak.
Televisi pemerintah Irak melaporkan bahwa utusan militer Irak mengunjungi perbatasan Kurdistan dari sisi Iran. Pasukan Irak juga dikerahkan di sisi perbatasan dengan Turki sebagai bagian dari latihan gabungan dengan tentara Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
