REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Korban terduga serangan bahan kimia di Suriah pada Selasa tampak menunjukkan gejala selaras dengan dampak senyawa saraf. "Beberapa hal tampak menunjukkan tanda tambahan, yang selaras dengan paparan bahan kimia organofosfat, kategori bahan kimia agen saraf," kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pernyataan, kemarin. Disebutkan juga bahwa korban tewas setidak-tidaknya mencapai 70 orang.
Menurut WHO, kemungkinan paparan serangan kimia diperkuat oleh kurang tampak luka luar dalam kasus menunjukkan gejala cepat yang sama. Termasuk gangguan pernapasan parah sebagai penyebab utama kematian.
Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO Peter Salama mengatakan, bahwa peristiwa di Idlib itu membuatnya sedih dan marah. Kota Khan Shikhoun, yang terletak di pinggir selatan Idlib dan dikuasai gerilyawan, dilaporkan diserang dengan menggunakan bahan kimia pada Selasa (4/4), sehingga menewaskan tak kurang dari 70 orang dan melukai ratusan orang lagi," katanya.
Menurut laporan Xinhua, Organisasi Kesehatan Dunia telah memperingatkan daya tampung rumah sakit di daerah itu untuk melayani keperluan orang yang cedera terbatas di tengah kekurangan obat dan kerusakan prasarana. Organisasi yang berpusat di Jenewa tersebut menyatakan WHO telah mengirim obat penting seperti Atropine dan Steroid untuk layanan kesehatan di daerah itu, dan para ahli yang berpusat di Turki memberi saran mengenai cara terbaik mendiagnosis dan merawat pasien yang terpengaruh.
Di Washington Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari yang sama juga mengutuk serangan kimia "yang mengerikan" di Suriah, dan mengatakan itu tak bisa ditolerir. Ketika berbicara dalam taklimat di Gedung Putih bersama dengan Raja Jordania Abdullah II, yang sedang berkunjung, Trump menuduh Presiden Suriah Bashar al-Assad atas serangan gas pada Selasa di bagian barat-laut Suriah.
"Kematian mereka (para korban) adalah penghinaan buat umat manusia. Perbuatan keji ini oleh rejim (Bashar) al-Assad tak bisa ditolerir," kata Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika