REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono memberi tanggapan atas isu bahwa Cina mungin akan membangun pangkalan militer di negara-negara sahabat untuk kepentingan strategis. Ia menilai hal itu tidak dapat dilakukan di Indonesia, mengingat kebijakan politik luar negeri yang Tanah Air miliki.
Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang memiliki pengertian negara tidak memihak kekuatan-kekuatan negara lain tak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, politik ini membuat Indonesia juga tidak terikat pada suatu blok negara adikuasa tertentu.
"Cina tidak akan bisa membangun pangkalan militer di Indonesia karena jika demikian, maka negara kita berarti tidak lagi menerapkan politik luar negeri bebas aktif," ujar Hikmahanto kepada Republika.co.id, Kamis (8/6).
Ia mengatakan, jika isu itu benar adanya dan diizinkan oleh Indonesia, maka negara ini akan dianggap berpihak pada Negeri Tirai Bambu sepenuhnya. Sejumlah masalah baru akan timbul bagi Indonesia, termasuk menghadapi kritikan asing.
Salah satu masalah baru jika pangkalan militer Cina dapat dibuat di Indonesia adalah kemarahan masyarakat. Pemerintah, menurut Hikmahanto akan kesulitan meyakinkan publik di tengah kekhawatiran banyak warga terhadap peran dan keuntungan negara republik rakyat itu di Nusantara dalam berbagai hal.
Sebagai contoh pekerja asal Cina yang dinilai merugikan pekerja dalam negeri. "Saat ini publik memiliki kekhawatiran dan kecurigaan tersendiri terhadap kehadiran serta peranan Cina di Indonesia," jelas Hikmahanto.
Isu pembangunan pangkalan militer oleh Cina di negara-negara sahabat mereka pertama kali dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS). Cina disebut akan membuat pangkalan militer baru di Pakistan, setelah sebelumnya mendirikan pangkalan laut di Djibouti, Afrika Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
