REPUBLIKA.CO.ID, HANOI - Dewan Rakyat Hanoi, Vietnam telah mengusulkan aturan untuk menarik motor tua dari peredaran, karena dianggap dapat mengeluarkan zat polusi yang berbahaya bagi lingkungan. Angka dari Departemen Kepolisian Lalu Lintas di Kementerian Lalu Lintas Vietnam menunjukkan, sampai Desember tahun lalu, ada lebih dari 49 juta sepeda motor yang beroperasi di seluruh negeri.
Di Hanoi saja, ada lebih dari 5,2 juta sepeda motor yang beroperasi, yang setengahnya dilaporkan diproduksi pada 1990-an. Sepeda motor tua diyakini sebagai salah satu dari banyak penyebab kecelakaan lalu lintas.
Penelitian yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Lalu Lintas Vietnam tahun lalu menunjukkan ada keterkaitan antara usia kendaraan dengan jumlah kecelakaan di jalan raya. Risiko kecelakaan pengemudi yang sepeda motornya telah dikendarai selama kurang dari lima tahun, akan lebih rendah dibanding risiko kecelakaan pengemudi yang sepeda motornya telah dikendarai selama 10 tahun.
Ibu Kota Vietnam akan Bersih dari Sepeda Motor pada 2030
Sepeda motor adalah alat transportasi utama bagi warga Vietnam, hingga memenuhi hampir 90 persen kebutuhan transportasi. Namun, meskipun sepeda motor hanya mengonsumsi 56 persen bensin, motor mengeluarkan 94 persen hidrokarbon, 87 persen karbon monoksida, dan 57 persen oksida nitrogen dari total emisi kendaraan bermotor.
Dilansir dari Vietnam News, sejauh ini, tidak ada regulasi di Vietnam yang mengatur berapa lama kendaraan bermotor bisa digunakan. Sementara di banyak negara, pemeriksaan pembuangan emisi dari sepeda motor yang telah digunakan lebih dari lima tahun, wajib dilakukan.
Dewan mengakui, pelaksanaan pemeriksaan emisi sepeda motor ini adalah masalah yang rumit dan sensitif karena sebagian besar pemilik kendaraan tua adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mulai Juli hingga 31 Desember 2019, kota ini akan melakukan tes debit emisi pada sepeda motor dengan kapasitas silinder lebih dari 175cu.cm dan menarik kendaraan yang tidak layak.
Hanoi juga telah mengusulkan agar pemerintah pusat meminta Kementerian Perhubungan untuk membuat dokumen hukum resmi yang menyebutkan kriteria pengujian emisi sepeda motor. Dokumen itu juga bisa menyebutkan jumlah denda bagi pemilik kendaraan yang melanggar peraturan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
