REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah telah menyiapkan rencana reformasi ekonomi di Gaza. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan warga Palestina di sana.
Hamdallah mengatakan, Pemerintah Palestina akan memfokuskan reformasi ekonomi ini pada bidang industri dan penambangan gas alam di lepas Pantai Gaza yang ditemukan pada 1998.
"Kami memiliki rencana siap bertindak. Kami berharap bisa berinvestasi di zona industri dan ladang gas," kata Hamdallah ketika menggelar pertemuan dengan sekelompok pengusaha Gaza, seperti dikutip laman Asharq Al-Awsat, Kamis (5/10).
Terkait hal ini, Pemerintah Palestina menyoroti sebuah kesepakatan awal dengan perusahaan asing untuk ekstraksi gas. Ladang gas di lepas Pantai Gaza diharapkan dapat menjadi salah satu pondasi ekonomi Palestina.
Hamdallah mengatakan, pemerintahnya berusaha memperbaiki lingkungan bisnis dan investasi di Gaza. Perbaikan situasi ekonomi, kata dia, patut diupayakan walaupun terjadi penurunan bantuan luar negeri lebih dari 70 persen.
Permasalahan ekonomi menjadi isu terpenting bagi Pemerintah Palestina setelah mengambil alih struktur pemerintahan di Gaza dari Hamas dalam rangka rekonsiliasi. Hamas memang telah membubarkan komite administratif yang bertanggung jawab atas pemerintahan di Gaza sejak 2007. Pembubaran tersebut dilakukan dalam rangka rekonsiliasi dengan Fatah.
Hamdallah berharap rekonsiliasi yang sedang berlangsung antara Fatah dan Hamas dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian di Gaza. Sebab sebuah studi baru-baru inimelaporkan bahwa Jalur Gaza mengalami kerugian 15 miliar dolar AS dalam 10 tahun terakhir. Gaza harus menghadapi penurunan tingkat ekonomi cukup tajam yang berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
"Kami berharap rekonsiliasi akan menjadi pengungkit untuk usaha kami dalam konteks ini, yang akan berkontribusi pada perbaikan ekonomi dan kondisi kehidupan masyarakat (Palestina)," kata Hamdallah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
