REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam keputusan pemerintah Paraguay, yang memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. PLO menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

"Tindakan yang tidak bertanggung jawab ini adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat nyata dan disengaja serta sah secara resolusi internasional (PBB)," ujar anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency.

PLO mendesak Paraguay membatalkan keputusan tersebut. PLO pun meminta negara-negara anggota Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara yang mendukung pendudukan Israel.

Paraguay telah resmi memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (21/5). Paraguay merupakan negara ketiga setelah Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang memindahkan kedutaannya ke kota tersebut.

Upacara peresmian kedutaan dihadiri Presiden Paraguay Horaico Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pidatonya Netanyahu mengatakan pemindahan kedutaan Paraguay ke Yerusalem merupakan hari besar bagi Israel.

"Paraguay mendukung pengakuan Israel di PBB (pada 1949) dan kami belum melupakan itu. Paraguay juga berdiri dengan Israel di berbagai lembaga internasional," kata Netanyahu.

Pada 14 Mei lalu AS telah meresmikan kedubesnya untuk Israel di Yerusalem. Acara peresmian dihadiri putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump, serta menantu Trump, yang juga menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih untuk urusan Timur Tengah, Jared Kushner.

Dua hari kemudian, yakni 16 Mei, Guatemala mengikuti langkah AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Acara peresmian dihadiri langsung oleh Presiden Guatemala Jimmy Morales.

Ikuti Whatsapp Channel Republika