REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sri Lanka mengerahkan personel dan kendaraan militer ke jalan-jalan di negara tersebut, termasuk di ibu kota Kolombo, Rabu (11/5/2022). Hal itu untuk memastikan keamanan di tengah gelombang demonstrasi nasional menuntut reformasi pemerintahan.
“Pasukan dan kendaraan militer dikerahkan untuk memastikan keamanan publik,” kata militer Sri Lanka dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Outlook India. Menurut laporan surat kabar News First, Penunggang Tempur Pasukan Khusus Angkatan Darat juga telah dikerahkan untuk berpatroli di Kolombo dan pinggiran kota tersebut.
Pengerahan itu dilakukan sehari setelah Kementerian Pertahanan Sri Lanka negara memerintahkan personel Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk menembaki siapa pun yang menjarah properti publik atau menyebabkan kerugian bagi orang lain di tengah kekacauan akibat aksi protes. Saat ini Sri Lanka juga telah menerapkan jam malam.
Menteri Pertahanan Sri Lanka Jenderal (Purnawirawan) Kamal Gunaratne mendesak para demonstran untuk tetap tenang dan tidak menggunakan kekerasan. Dia memperingatkan, jika penjarahan dan kerusakan properti terus berlanjut, Kementerian Pertahanan Sri Lanka akan dipaksa untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelanggar.
“Saya mengimbau para pemuda dan pemudi untuk menahan diri dari melakukan kekerasan. Jangan membakar properti publik dan pribadi. Terlibatlah dalam perjuangan Anda dengan cara yang demokratis dan damai,” kata Gunaratne.
Dia menambahkan, para penjarah telah mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan kedok protes damai. Gunaratne mengaku sangat menyayangkan aksi-aksi tersebut. Sedikitnya delapan orang tewas, sementara lebih dari 250 lainnya terluka dalam bentrokan yang juga mengakibatkan sejumlah properti milik politisi partai Sri Lanka Podujana Peramuna dibakar.
Partai Sri Lanka Podujana Peramuna adalah partai Presiden Gotabaya Rajapaksa. Gotabaya telah menyerukan warganya untuk menolak upaya disharmoni rasial dan agama di negara yang tengah dilanda krisis ekonomi tersebut. Meski sudah didesak mundur, Gotabaya justru meminta rakyat di sana bersatu mengatasi krisis.
“Inilah saatnya bagi semua warga Sri Lanka untuk bergandengan tangan menjadi satu, untuk mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan politik. Saya mendesak semua warga Sri Lanka menolak upaya subversif yang mendorong Anda ke arah disharmoni rasial dan agama. Mempromosikan moderasi, toleransi, dan koeksistensi sangat penting,” kata Gotabaya lewat akun Twitter-nya, Rabu.
Belum jelas mengapa tiba-tiba Gotabaya memperingatkan tentang disharmoni rasial dan agama. Kendati demikian, Sri Lanka memang memiliki sejarah cukup panjang dan berdarah terkait ketegangan antar-etnis. Saat ini ketegangan masih membekap wilayah-wilayah di Sri Lanka.
Pada Senin (9/5/2022) malam, ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah menggeruduk kediaman resmi perdana menteri Sri Lanka yang baru saja mengundurkan diri, Mahinda Rajapaksa. Hal itu membuat Mahinda harus dievakuasi oleh militer pada Selasa (10/5/2022) dini hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
