REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyatakan, militer Myanmar telah melakukan kampanye bumi hangus. Tindakan yang dilakukan junta menimbulkan kerugian dan merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa, memicu konflik bersenjata, dan ketidakamanan di luar perbatasan.
Militer Myanmar dinilai hingga dua tahun setelah merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis telah membawa negara itu ke jurang bencana. Menurut Blinken, junta telah membunuh dan membuat ribuan orang mengungsi, membalikkan kemajuan demokrasi yang diperjuangkan selama dekade terakhir.
"Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Burma semakin parah, dengan sejumlah laporan menunjukkan hampir 3.000 orang meninggal, hampir 17.000 orang ditahan, dan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi," ujar Blinken melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id.
Atas sikap tersebut, AS kembali memberlakukan sanksi terhadap junta Myanmar. Kali ini enam individu dan tiga entitas yang terkait dengan upaya rezim untuk menghasilkan pendapatan dan membeli persenjataan.
Hingga saat ini, menurut menteri dalam negeri itu, Washington telah memberlakukan sanksi terhadap 80 individu dan 30 entitas. Tindakan ini dinilai untuk merampas sarana junta melanggengkan kekerasannya dan untuk mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Myanmar.
"Kami juga memberlakukan sanksi bagi Komisi Pemilihan Persatuan (Union Electoral Commission), yang telah dikerahkan oleh rezim untuk memajukan rencananya pemilihan yang sangat cacat yang akan menumbangkan keinginan rakyat Burma," ujar Blinker menggunakan nama lama dari Myanmar.
Pemilihan yang direncanakan junta dinilai tidak mungkin bebas atau adil. Blinken menyatakan, rezim telah membunuh, menahan, atau memaksa calon pesaing untuk pergi, bahkan melakukan kekerasan brutal terhadap lawan-lawannya yang bertindak secara damai.
Blinken berjanji, AS akan terus mendorong pertanggungjawaban atas kekejaman militer. Tindakan ini termasuk melalui dukungan bagi Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya.
"Kami menyambut baik tindakan yang diambil oleh sekutu dan mitra kami untuk mendesak rezim agar mengakhiri krisis ini. Kami berharap dapat membangun kerja sama dengan ASEAN dan para anggotanya," ujar Blinken.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
