REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA – Dewan penerbangan Perserikata Bangsa Bangsa (PBB), yakni International Civil Aviation Organization (ICAO), telah menggelar sesi untuk mendengarkan kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 tahun 2014 yang menewaskan seluruh 298 orang di dalamnya. Australia dan Belanda telah menuduh Rusia bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Penny Wong mengatakan, ICAO menjunjung yurisdiksinya untuk mendengarkan kasus tersebut selama sesi yang digelar Jumat (17/3/2023). “Keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya kolektif kami untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang mengerikan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menlu Belanda Wopke Hoekstra mengungkapkan, keputusan mengadili kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 merupakan langkah penting untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas. “Bersama dengan Australia, kami akan terus melakukan segala daya kami untuk menemukan pengakhiran bagi orang-orang yang dicintai dari 298 korban penerbangan MH17,” kata Hoekstra lewat akun Twitter pribadinya.
Delegasi Rusia untuk ICAO belum bisa dimintai komentar terkait perkembangan terbaru kasus Malaysia Airlines MH17. Australia dan Belanda memprakarsai tindakan atas MH17 di ICAO tahun lalu.
ICAO yang bermarkas di Montreal tidak memiliki kekuatan regulasi. Namun mereka memiliki bujukan moral dan menetapkan standar penerbangan global yang sangat diadopsi oleh 193 negara anggotanya, bahkan saat beroperasi melintasi hambatan politik.
Belanda dan Australia memang telah menyatakan Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Kedua negara meyakini hal itu setelah Tim Investigasi Gabungan (JIT) pimpinan Belanda mempresentasikan hasil penyelidikannya di Den Haag pada 24 Mei 2018.
"Atas dasar kesimpulan JIT, Belanda dan Australia sekarang yakin bahwa Rusia bertanggung jawab atas penyebaran instalasi (sistem rudal) Buk yang digunakan untuk menjatuhkan MH17. Pemerintah kini mengambil langkah berikutnya dengan secara formal meminta pertanggungjawaban Rusia," kata Stef Blok yang menjabat sebagkamai menteri luar negeri Belanda kala itu.
JIT beranggotakan jaksa dari negara-negara yang warganya tewas dalam insiden MH17, yakni Belanda, Australia, Malaysia, Belgia, dan Ukraina. JIT dibentuk setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi untuk membentuk pengadilan internasional pada Juli 2015 guna menuntut mereka yang bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH17. JIT bertugas menetapkan kasus untuk kepentingan penuntutan.
Pada 24 Mei 2018, JIT menunjukkan bukti foto dan video terkait insiden jatuhnya pesawat MH17. Mereka mengatakan, analisis terperinci dari gambar video tak dapat menafikan bahwa rudal yang menghantam MH17 berasal dari unit militer yang berbasis di Rusia. Kepala satuan kejahatan Polisi Nasional Belanda kala itu, Wilbert Paulissen mengatakan rudal yang dimaksud JIT adalah rudal Buk.
Menurut Paulissen, rudal Buk berasal dari brigade rudal anti-pesawat ke-53 yang bermarkas di kota Kursk, Rusia. "Semua kendaraan dalam konvoi yang membawa rudal itu adalah bagian dari pasukan bersenjata Rusia," ujarnya.
Atas dasar temuan ini, Stef Blok yakin Rusia merupakan dalang jatuhnya pesawat MH17. "Sekarang telah terbukti ada hubungan langsung antara roket yang menghantam MH17 dan tentara Rusia," katanya.
Ia berharap Rusia dapat segera mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam kasus MH17. "Kami meminta Rusia menerima tanggung jawabnya dan bekerja sama sepenuhnya dengan proses untuk menetapkan kebenaran dan mencapai keadilan tinggi para korban penerbangan MH17," ujar Blok.
Pesawat Malaysia Airlines MH17 melakukan perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pesawat ini ditembak jatuh di atas zona konflik di timur Ukraina pada 17 Juli 2014. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 298 orang tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
