REPUBLIKA.CO.ID,
MANILA--Presiden baru Filipina, Benigno Aquino, Kamis (15/7) mengatakan akan memulai lagi perundingan dengan kelompok gerilyawan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) demi mengakhiri konflik yang menewaskan puluhan ribu orang itu. Benigno mengangkat seorang ilmuwan terkenal untuk memulai kembali perudingan resmi dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang memiliki 12.000 anggota.
Namun ia juga bahwa dirinya bekerja berdasarkan konstitusi dan mengesampingkan pembentukan sebuah negara baru. "Saya telah memerintahkan tim itu untuk meninjau perjanjian-perjanjian terdahulu dan merekomendasikan bagaimana kita dapat mengatasi hambatan-hambatannya," katanya dalam sebuah pernyataan tertulis yang dibacakan oleh juru bicara kepresidenan kepada wartawan.
Konflik berdarah di Filipina telah menewaskan 150.000 orang sejak tahun 1971. Baku tembak tetap berlangsung kendatipun ada perjanjian perdamaian tahun 1996 yang ditandatangani salah satu kelompok-kelompok gerilyawan Moro, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang memberikan minoritas Islam pemerintahan sendiri di beberapa provinsi selatan.
MILF menolak perjanjian itu dan merundingkan konsesi-konsesi lebih luas dari presiden penduhulu Benigno, Gloria Arroyo. Pada tahun 2008, pemerintahan Gloria menawarkan satu rancangan perjanjian yang memberikan warga Muslim bagian dari dari pajak pertambangan dan daerah pemerintahan sendiri yang luas.
Tindakan ini tidak disetujui para pejabat lokal di wilayah Mindanao, yang kini berpenduduk mayoritas Kristen. Mahkamah Agung kemudian membatalkan perjanjian itu.
Keputusan Mahkamah Agung itu menyebabkan dihentikannya perundingan itu dan memicu kembali perang yang menewaskan hampir 400 orang dan menyebabkan lebih dari 700.000 orang mengungsi. Puluhan ribu orang penduduk Mindanao belum kembali ke rumah-rumah mereka dalam dua tahun belakangan ini.
Benigno, Kamis mengangkat Marvic Leonen, dekan fakultas hukum Universitas Filipina , untuk memimpin para perunding pemerintah. Penasehat presiden, Teresita Deles mengatakan tim itu akan mengusahakan dimulainya kontak-kontak segera dengan rekan MILFnya , tetapi tidak menjelaskan lebih jauh.
"Sekarang kami mempercepat proses membicarakan bagian-bagian perdamaian yang terlantar itu dan memulai kembali pembahasan bagi satu perdamaian yang adil untuk penduduk Mindanao," kata Deles kepada wartawan, tetapi ia juga mengacu pada ketentuan-ketentuan konstitusi. "Dalam pengamatan, kami akan berpegang pada konstitusi."
Wakil ketua MILF, Mohagher Iqbal, menanggapi dengan hati-hati pengumuman pemerintah itu. "Sikap kami jelas. Perundingan perdamaian harus dilanjutkan dari masalah yang kami hadapi, jalan buntu," katanya kepada wartawan dari pangkalannya di selatan.
Iqbal, yang memimpin perundingan dengan pemerintah Arroyo, mengacu pada sumber kemacetan tawaran perdamaian, yakni pembagian pendapatan pajak bagi penggunaan sumber-sumber alam Mindanao dan perluasan daerah pemerintahan sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
