REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Pemerintah Obama terus menuntut Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, segera menindak seorang pejabat tinggi nasional yang dituduh korupsi dalam penyelidikan pencucian uang. Peringatan itu disampaikan di tengah kekhawatiran baru bahwa aksi pengalihan Karzai atas kasus korupsi yang dilakukan orang-orang dalam pemerintahannya, akan berpengaruh serius terhadap dukungan Kongres AS di perang Afghanistan.
Salah satu tokoh kunci Demokrat di parlemen, NIta Lowey dari New York yang mengepalai sub komite pengawas bantuan ekonomi kepada Afghanistan, berkomentar bahwa aksi terakhir Presiden Afghan--yakni memerintahkan pembebasan kepala Keamanan Nasional yang dituduh korupsi--sangat membuat marah dan akan mengacaukan seluruh misi di negara itu. Lowey menambahkan, seperti yang diberitakan NBC News, Jumat (6/8) bahwa Kongres yang menyetujui pengucuran sekitar 4 milyar dolar sebagai bantuan ekonomi Afghan pada bulan lalu, prihatin bila uang sebanyak itu akan terbuang dan berputar hanya di sekitar pejabat korup.
Seorang pejabat tinggi pemerintah mengonfirmasi sebuah laporan di Washington Post bahwa Menlu AS, Hillary Clinton, menelpon Karzai langsung pekan ini. Tujuan panggilan itu untuk memberi 'peringatan sopan' tentang kepentingan pemerintah Obama untuk mengawasi dua unit antikorupsi Afghan yang didukung AS, di mana aktivitas penyelidikan mereka macet setelah Karzai menghentikan pekerjaan mereka.
Secara pribadi, banyak pejabat AS sangat marah dengan aksi Karzai dan mengungkap detail baru tentang kasus bantuan presidensial dengan tersangka, Mohamed Zia Salehi, kepala dewan keamanan nasional Afghan. Salehi memegang posisi sensitif di pemerintah Afghan mengingat posisinya sebagai deputi kepala penasihat keamanan nasional Karzai.
Ia tepergok, berdasar hasil sadapan, menerima suap untuk membantu kasus yang menimpa perusahaan jasa keuangan, New Ansari, yang diduga melakukan pencucian uang ratusan juta dolar sebagai keuntungan perdagangan narkoba Afghanistan yang tengah marak, demikian tutur pejabat tinggi itu seperti yang dilansir NBC.
Penyadapan itu dianggap pukulan keras sehingga AS bermain langsung, turun tangan menekan Jaksa Agung Afghanistan, Mohammed Ishaq Aloko. AS memaksa jaksa penuntut umum, Eric Holder, untuk menahan Salehi dalam perjalanan ke Kabul bulan lalu.
Namun, seperti yang dilaporkan, Salehi dibebaskan di hari yang sama ia ditahan pekan lalu atas perintah langsung dari Karzai. Presiden Afghan itu memerintahkan penyelidikan yang dilakukan sendiri di bawah Unit Investigasi Sensitif--yang akan meneruskan kasus Salehi--dan juga Satuan Tugas Kriminal Utama. Karzai berdalih aksi mengejar anggota dalam pemerintahannya akan melanggar konstitusi negara.
Pejabat Afghan, masih menurut NBC, mengatakan kasus Salehi masih dibuka dan ia masih menghadapi dakwaan suap, yang dianggap tidak umum di bawah undang-undang negara. Pemerintah juga menggelar jumpa pers pekan ini yang mengumumkan bahwa Karzai akan mengeluarkan dekrit baru yang mengatur aktivitas unit antikorupsi agar mereka bekerja berdasar "nilai-nilai Islami dan hak asasi manusia". Sementara waktu, Salehi pun masih bertugas.
Apa yang Karzai lakukan saat ini, menurut pandangan AS,--apakah akan benar-benar menyingkirkan Salehi dan membuka kesempatan memproses kasus--bakal menjadi kunci penting evaluasi kebijakan Presiden Obama terhadap strategi di Afghanistan. "Ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah Karzai untuk memerangi korupsi," demikian ujar pejabat tinggi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
