REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK - Pemerintah Thailand telah menggunakan kekuasaan darurat mereka untuk memblokir akses domestik atas situs whistleblower WikiLeaks dengan alasan keamanan.
Perintah berasal dari unit pemerintah yang dibentuk untuk mengawasi respon terhadap kerusuhan politik yang mengguncang ibukota negara awal tahun ini, kata juru bicara Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi. "Akses ke situs ini untuk sementara ditunda di bawah dekrit darurat 2005," katanya.
Thailand telah menghapus puluhan ribu halaman web dari Internet dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk tulisan menghina monarki, kejahatan serius yang dapat dikenai hukuman sampai 15 tahun penjara. Sebuah badan khusus kejahatan cyber juga telah dibentuk untuk memberantas kritik online atas keluarga kerajaan.
Aturan darurat, tercantum dalam hukum Thailand sejak tahun 2005, diberlakukan di banyak bagian Thailand selama dua bulan protes anti-pemerintah di Bangkok yang dimulai pada pertengahan Maret yang menewaskan 91 orang, berakhir dengan tindakan keras tentarah.
Pihak berwenang telah menggunakan keputusan memberlakukan keadaan darurat di tujuh dari 76 provinsi di Thailand, termasuk Bangkok, untuk menangkap ratusan tersangka dan anti-pemerintah.
Wikileaks telah menjadi fokus perhatian internasional dalam beberapa pekan terakhir setelah merilis ribuan dokumen militer tentang konflik di Afghanistan. Ini termasuk klaim pertemuan antara mata-mata Pakistan dan Taliban dan kematian warga sipil yang disebabkan oleh pasukan internasional yang ditutup-tutupi. tak jelas atas alasan apa Wikileaks diblokir negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
