REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Indonesia telah memastikan sekitar 30 ribu warga negara Indonesia yang bermukim di Korea Selatan aman dan belum perlu dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. "Kondisi mereka baik, jauh dari lokasi terjadinya peristiwa (baku tembak) dan terpusat di Seoul," kata Juru Bicara Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut laporan pewakilan RI di Semenanjung Korea, lanjut dia, konflik masih bersifat lokal, terkonsentrasi di satu pula sehingga belum ada ancaman terhadap keselamatan warga negara Indonesia.
Namun, kata Faiza, perwakilan RI di Korea Selatan terus mengikuti perkembangan yang terjadi dan memantau keberadaan warga negara Indonesia di Semenanjung Korea. "Tidak ada ancaman kepada warga negara kita di Korea Selatan. Belum ada keperluan untuk evakuasi, tetapi perwakilan kita tetap memonitor," katanya.
Sementara itu sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Korea Utara menurut Faiza adalah staf perwakilan.
Pada Selasa malam (23/11), Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa atas nama Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas terjadinya saling tembak antara Korea Utara dan Korea Selatan di pulau Yeonpyeong yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Menlu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mendesak kedua pihak untuk segera menghentikan permusuhan, melakukan upaya maksimal untuk menahan diri dan menghindari terjadinya peningkatan ketegangan.
Pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya dimulai kembali perundingan enam pihak yang diikuti oleh Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, China dan Jepang guna membahas seluruh aspek yang terkait dengan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Pada Selasa, Korea Utara menembakkan artileri ke Pulau Yeonpyeong yang terletak di dekat perbatasan maritim antara Korea Utara dan Selatan. Hal itu kemudian memicu baku tembak kedua Korea.
Korea Utara tidak mengakui perbatasan tersebut, dengan merujuk pada kenyataan bahwa perbatasan itu diputuskan secara sepihak oleh Amerika Serikat setelah perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata. Sebanyak tiga pertempuran kelautan terjadi di kawasan itu pada 1999, dan pemerintah Korsel menyalahkan Korut atas serangan yang menenggelamkan kapal perang di kawasan itu pada Maret tahun ini.
Dalam sebuah pernyataan di Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) yang dikutip oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap, Panglima Tinggi Militer Korut menuduh militer Korsel memulai ketegangan dengan menembak ke arah sebelah Korut.
Upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua Korea yang dipicu oleh program nuklir kontroversial Korea Utara telah dilakukan dalam rangkaian perundingan enam pihak. Perundingan-perundingan itu, terakhir diselenggarakan Desember 2008.
Korut meninggalkan forum itu April 2009. Lima bulan kemudian negara itu mengumumkan mereka telah mencapai tahap akhir pengayaan uranium- satu jalan baru penting untuk membuat sebuah bom nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika