REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Presiden Barack Obama pada hari Rabu menunjuk seorang pakar anti-terorisme untuk memimpin upaya mengurangi dampak penyebarluasan dokumen rahasia yang dilakukan WikiLeaks. Pakar itu juga bertugas mencegah pengungkapan data secara tidak sah pada masa depan.
"Russel Travers, wakil direktur pertukaran informasi di Pusat Antiterorisme Nasional, akan memimpin upaya komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pembaruan struktural yang dibutuhkan mengingat pelanggaran WikiLeaks", jelas Gedung Putih lewat pernyataan. Washington sedang berusaha mengendalikan dampak sejak laman Internet WikiLeaks mengungkapkan sekitar 250 ribu kawat diplomatik rahasia AS. Banyak dari data itu mengungkapkan penilaian yang mempermalukan para pemimpin asing.
Sementara Gedung Putih berusaha untuk mengurangi dampak pelanggaran keamanan itu selambat-lambatnya Rabu, penunjukan Travers termasuk di antara pertanda paling jelas bahwa pemerintah Obama akan mengambil langkah-langkah substantif guna menghindari terulangnya kebocoran seperti itu. Di antara tugas-tugas barunya, Travers akan memberikan nasihat pada staf keamanan nasional mengenai "aksi-aksi korektif, langkah-langkah pencegahan, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait dengan pelanggaran itu", kata Gedung Putih.
Ia juga akan mengkoordinasikan pembicaraan-pembicaraan antarbadan mengenai tindakan-tindakan pengembangan "berkenaan dengan teknologi dan/atau perubahan kebijakan untuk membatasi kemungkinan kebocoran seperti itu terjadi lagi". Travers sebelumnya ditugasi untuk menyusun berkas informasi terkait terorisme yang mengalir ke badan-badan AS sejak serangan 11 September 2001.
Sosok Travers menurut Washington Post adalah penjaga database tentang kelompok-kelompok teroris dan seorang koordinator prakarsa-prakarsa pertukaran informasi terorisme. Pusat Anti-terorisme Nasional tempat ia bekerja termasuk di antara beberapa badan yang gagal membongkar rencana untuk meledakkan sebuah pesawat AS pada Hari Natal tahun lalu. Departemen luar negeri AS telah melancarkan peninjauan kembali atas prosedur keamanannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika