REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Perdana Menteri Jordania yang baru Maruf Bakhit memulai konsultasi pada Rabu untuk membentuk pemerintahan dengan melakukan reformasi dan memenuhi tuntutan demonstran meski ada keberatan dari kubu oposisi Islam.
"Maruf Bakhit bertemu dengan ketua Senat Taher Masri dan ketua Parlemen Faisal Fayez dan juga para ketua kelompok dan komite di parlemen pada hari ini dan Kamis," kata salah seorang anggota rombongannya kepada AFP.
Ia juga akan melangsungkan diskusi dengan para ketua partai politik, kebanyakan para pemimpin Islam dan juga kelompok dagang, tambah sumber tersebut. "Komposisi dari pemerintah baru akan diumumkan pada Sabtu atau Minggu bila konsultasi berjalan lancar," katanya.
Raja Abdullah II pada Selasa menunjuk Bakhit (64), seorang tentara arier dan mantan perdana menteri setelah membubarkan pemerintahan Samir Rifai (43) setelah protes yang menuntut reformasi politik dan ekonomi selama berminggu-minggu.
"Bakhit bermaksud untuk mengkaji ulang semua tindakan yang dicurigai sebagai korupsi termasuk saat masa jabatannya antara periode 2005-2007," tambah sumber itu.
Raja memerintahkan PM baru untuk melakukan "langkah-langkah praktis, cepat dan nyata untuk meluncurkan reformasi politik sebenarnya," namun kelompok kuat Islamic Action Front (IAF) mengkritik keras pilihan monarki dan menyebut Bakhit bukanlah seorang reformis.
"Kami mendesak Bakhit tidak menerima tugas untuk menjalankan pemerintahan baru dan dapat memberi perubahan kepada kepribadian nasional yang dapat diterima oleh masyarakat, orang yang dapat membawa reformasi lah yang diperlukan," kata IAF dalam suatu pernyataan pada Selasa.
Meski dari tindakan pemerintah untuk memberikan 500 juta dolar demi meningkatkan kondisi kehidupan rakyat, demonstrasi telah dilangsungkan di Amman dan kota-kota lain selama tiga minggu terakhir untuk menutut adanya reformasi.
Revolusi Tunisia yang menggulingkan presiden veteran Zine El Abidine Ben Ali telah menginspirasi pergerakan serupa di seluruh dunia Arab.
Di Mesir, demonstran telah melangsungkan protes selama sembilan hari berturut-turut melawan Presiden Hosni Mubarak, memintanya untuk turun setelah berkuasa selama tiga dasawarsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
