REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON - Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat Sabtu (19/2) berbicara dengan putra mahkota Bahrain. AS menyerukan putra mahkota untuk menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) dan melancarkan reformasi setelah protes-protes massa, kata Gedung Putih.

Penasehat Keamanan Nasional AS, Tom Donilon, telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Putra Mahkota, Pangeran Salman bin Hamad al-Khalifa, sehari setelah Presiden Barack Obama mengecam pelarangan berdarah protes anti-rezim. "Donilon menegaskan kecaman presiden tentang kekerasan yang digunakan terhadap demonstran damai dan menyatakan dukungan untuk langkah-langkah yang pangeran putra mahkota telah perintahkan untuk menahan diri dan memulai dialog," kata pernyataan itu.

Dalam satu langkah yang tampaknya mendamaikan, polisi dan pasukan sebelumnya menarik dari Lapangan Mutiara Manama yang menjadi titik fokus dari demonstrasi. Putra mahkota kemudian memerintahkan pasukan keamanan untuk menjauh. ''Pangeran meminta massa untuk meninggalkan lokasi unjuk rasa guna memulai sebuah fase baru aksi nasional yang akan mengajak bersama semua pihak," menurut kantor berita BNA.

Kerajaan Teluk pro-Barat dan strategis itu telah menghadapi desakan yang makin meningkat untuk berunding dengan oposisi yang dipimpin Syiah. Aksi unjuk rasa yang menuntut agar pemerintah mengundurkan diri sebelum pembicaraan yang ditawarkan oleh raja dapat dimulai. "Sebagai mitra lama Bahrain, Amerika Serikat percaya bahwa stabilitas Bahrain tergantung pada penghormatan terhadap hak-hak universal kepada rakyat Bahrain sendiri.

''Proses reformasi yang berarti responsif terhadap aspirasi semua rakyat Bahrain," tambah Gedung Putih. Saat berbicara dengan Raja Hamad bin Issa al-Khalifa pada Jumat, Obama mengatakan stabilitas negara"tergantung pada penghormatan terhadap hak-hak universal orang-orang Bahrain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika