Selasa 09 Jan 2018 11:29 WIB

Taiwan: Jalur Penerbangan Baru Cina tak Bertanggung Jawab

Tsai Ing-wen (kiri)
Foto: EPA/Jerome Favre
Tsai Ing-wen (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Pemerintah Taiwan menyebut perluasan jalur penerbangan sipil yang dilakukan Cina secara sepihak di Selat Taiwan adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang mengancam keamanan kawasan itu.

Cina membuka beberapa jalur udara, yang disengketakan pada minggu lalu, termasuk jalur M503 di utara di Selat Taiwan tanpa memberi tahu Taiwan. Hal itu dinilai bertentangan kesepakatan pada 2015, saat kedua negara pertama kali membahas jalur penerbangan tersebut.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, setelah bertemu dengan kepala departemen untuk menilai keadaan itu pada Ahad mengatakan, tindakan tersebut tidak hanya secara serius memengaruhi keselamatan penerbangan, namun juga merusak keadaan saat ini di selat Taiwan.

"Perubahan sepihak keadaan seperti itu, merusak ketenangan kawasan, bukan sesuatu yang akan dipandang baik oleh masyarakat internasional," kata Tsai dalam pernyataan.

Tsai meminta Beijing memberikan prioritas untuk memulihkan diskusi teknis mengenai jalur penerbangan. Dalam pertemuan itu Tsai juga mengatakan meningkatnya aktivitas militer Cina di kawasan tersebut mengancam stabilitas keamanan kawasan.

Langkah Beijing datang saat Cina menekan program modernisasi militer yang mencakup pembangunan kapal induk dan jet tempur siluman untuk memberikan kemampuan proyeksi kekuatan jauh dari daratannya, dan meningkatkan apa yang mereka sebut patroli pengepungan pulau di dekat Taiwan.

Pada Kamis, otoritas penerbangan sipil Cina dalam pernyataan mengumumkan jalur baru mengatakan pesawat akan mengikuti jalur penerbangan yang diarahkan secara ketat.

"Beberapa tahun terakhir, penerbangan terjadwal untuk wilayah udara pantai Barat di selat tersebut telah meningkat dengan cepat dan penundaan menjadi lebih kritis. Dengan menggunakan rute M503 dan rute yang berdekatan akan mengurangi tekanan lalu lintas udara yang ada saat ini," katanya.

Cina menganggap Taiwan sebagai provinsinya dan menghentikan komunikasi resmi dengan pemerintah Taiwan setelah Partai Progresif Demokratik yang berpihak pada Tsai berkuasa pada 2016. Cina menduga Tsai ingin mendorong kemerdekaan. Ia mengatakan ingin mempertahankan status quo dengan Cina dan bertekad memastikan perdamaian.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement