REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Ratusan karung sampah plastik dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Korea Selatan (Korsel), dan Spanyol tumpah ke jalan-jalan di zona industri di Pulau Indah, Malaysia. Itu merupakan sebuah kota yang hanya berjarak satu jam dari Kuala Lumpur dan tempat untuk menuju pelabuhan terbesar Malaysia.
Bau plastik terbakar dan asap dari hampir belasan pabrik daur ulang tercium dari lingkungan itu. Ditambah lagi masih banyak kontainer sampah plastik yang dibongkar.
Pulau Indah tidak indah seperti namanya. Itu adalah salah satu dari banyak kota di Malaysia di mana pabrik daur ulang sampah plastik ilegal bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu karena negara Asia Tenggara menjadi pilihan utama bagi eksportir limbah plastik dari seluruh dunia.
Pemicu banjir sampah ini adalah larangan Cina untuk mengimpor limbah dari awal tahun ini, yang mengganggu aliran lebih dari 7 juta ton sampah plastik per tahun. Malaysia dengan cepat menjadi tujuan alternatif utama, mengimpor hampir setengah juta ton sampah plastik antara Januari dan Juli dari hanya 10 negara sumber utamanya.
Puluhan pabrik telah dibuka di Malaysia untuk menangani limbah itu, banyak yang tanpa izin operasi. Pabrik itu menggunakan teknologi kelas bawah dan metode pembuangan yang berbahaya bagi lingkungan.
"Situasinya semakin buruk, terutama dengan semakin banyak pabrik daur ulang plastik ilegal," kata Yeo Bee Yin, menteri energi, teknologi, ilmu pengetahuan, perubahan iklim dan lingkungan hidup Malaysia, kepada parlemen pekan lalu.
Plastik bekas didaur ulang menjadi biji plastik atau pelet, yang kemudian digunakan untuk memproduksi produk plastik lainnya. Tetapi prosesnya dipenuhi dengan risiko polusi. Plastik yang tidak layak untuk didaur ulang dibakar, yang melepaskan bahan kimia beracun ke lapisan udara atau berakhir di TPA, berpotensi mencemari tanah dan sumber air.
Yeo mengatakan dia tidak ingin Malaysia menjadi "tempat sampah" bagi negara-negara maju. Tetapi Menteri Perumahan Zuraida Kamaruddin, yang mengawasi departemen pengelolaan sampah, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah juga tidak ingin ketinggalan dalam bisnis yang bernilai miliaran itu.
Kedua menteri tersebut adalah anggota komite pemerintah untuk penanganan tumpukan sampah plastik tersebut. Di zona industri Pulau Indah, kantor berita Reuters melaporkan ada belasan pabrik daur ulang, banyak di antaranya tanpa papan nama atau nama perusahaan. Namun, data pemerintah menunjukkan hanya dua pabrik di daerah itu yang memiliki izin untuk mengimpor limbah plastik.
Salah satunya Jingye Manufacturing Sdn Bhd yang ditutup pada Agustus karena tidak memiliki izin operasi. Tetapi para pekerja di pabrik dan orang-orang di sekitar lingkungan itu mengatakan bahwa pabrik itu dibuka kembali beberapa pekan kemudian. Saat dikunjungi awal bulan ini, pabrik sedang beroperasi. Sampah plastik ditumpuk di dalam gedung dan di sepanjang jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
