REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan negaranya tidak akan menandatangani perjanjian migrasi PBB yang dikenal dengan Global Compact for Migration. Menurut Morrison, perjanjian tersebut akan membahayakan keamanan nasional Australia.
"Penggabungan global dalam migrasi akan membahayakan kepentingan Australia. Perjanjian ini tidak membedakan antara mereka yang secara ilegal masuk ke Australia dan mereka yang datang dengan cara yang benar," ujar Morrison pada Rabu (21/11).
Dalam Global Compact for Migration, para penandatangan diminta tidak menahan calon migran secara sewenang-wenang. Opsi penahanan harus diletakkan sebagai upaya terakhir.
Australia diketahui memiliki kebijakan imigrasi yang ketat. Australia tak mengizinkan para pencari suaka yang datang menggunakan perahu untuk tinggal atau menetap di negaranya.
Sebagai gantinya, Australia mengirim para pencari suaka itu ke dua pusat penahanan di pulau-pulau terpencil di Pasifik Selatan. Mereka akan berada di sana hingga diterima di negara lain atau memutuskan untuk pulang ke negara asalnya masing-masing.
Kamp penahanan para pencari suaka yang didirikan Australia telah menuai kritik dari PBB dan kelompok hak asasi manusia (HAM). "Australia adalah kasus di atas kertas tentang bagaimana mereka tidak memperlakukan para pendatang dengan perahu, dengan mengirim mereka ke luar negeri untuk bertahan dalam kondisi yang buruk selama bertahun-tahun dan mencoba menghindari tanggung jawab internasionalnya ke negara-negara yang kurang berkembang," kata Direktur Human Rights Watch Australia Elaine Pearson.
Penolakan Australia terhadap perjanjian migrasi PBB adalah terbaru untuk semakin memperketat migrasi melalui serangkaian kebijakan yang kemungkinan akan membentuk elemen sentral. Selain Australia, Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Eropa Timur juga menolak menandatangani Global Compact for Migration.
Pada Oktober, Morrison telah mengatakan akan membatasi imigran baru untuk tinggal di kota-kota besar Australia, seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Para kritikus menilai, kebijakan itu dapat berimbas pada kurangnya tenaga kerja.
Pada Agustus, gubernur bank sentral Australia mengatakan masuknya penduduk baru telah memebantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
