REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina akan mengambil langkah-langkah hukuman terperinci bagi para pejabat di wilayah yang mengabaikan target kualitas udara musim dingin ini. Termasuk pejabat yang menolak untuk menerima cuaca yang tidak menguntungkan atau meningkatkan tekanan ekonomi sebagai alasan.
"Tidak ada cara bagi pejabat lokal untuk menghindari hukuman dengan menggunakan kondisi cuaca sebagai alasan, demikian pula, situasi ekonomi tidak dapat digunakan sebagai alasan," kata kepala departemen lingkungan atmosfer di Kementerian Lingkungan Hidup Cina, Liu Bingjiang, Senin (21/1), seperti dilansir dari Reuters.
Liu Bingjiang mengatakan, Cina berada di tahun kelima perang melawan polusi untuk membalikkan kerusakan lingkungan akibat empat dekade pertumbuhan ekonomi yang sangat buruk. Tahun lalu Cina berupaya memangkas konsentrasi partikel berbahaya yang dikenal sebagai PM2.5 dengan rata-rata 9,3 persen di 338 kota.
Namun, Liu menjelaskan, di daerah kontrol utara utama Beijing-Tianjin-Hebei, konsentrasi partikel tersebut naik menjadi rata-rata 73 mikrogram per meter kubik dalam tiga bulan terakhir tahun ini, lebih dari dua kali lipat standar resmi 35 mikrogram. Menurut dia, hal itu justru menimbulkan kekhawatiran baru bahwa pemerintah daerah menutup mata terhadap para pencemar. Provinsi Henan, rumah bagi kota-kota dengan kinerja terburuk pada kuartal terakhir tahun 2018, menyalahkan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan untuk kenaikan tersebut.
"Bagi mereka yang gagal memenuhi target, kami akan meminta pertanggungjawaban mereka di depan umum dan pemerintah daerah perlu mengeluarkan langkah-langkah hukuman terperinci," lanjut dia.
Menurut Biro Statistik, Kementerian telah berulang kali memperingatkan bahwa perlambatan ekonomi Cina membawa tantangan baru dalam upaya untuk mengekang kabut asap. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,6 persen pada 2018, terendah dalam 28 tahun.
Tetapi sementara Cina akan mencoba untuk mengambil pendekatan yang lebih bernuansa terhadap polusi, bertujuan untuk membuat perusahaan merasa nyaman, Liu mengatakan itu tidak akan menunjukkan keringanan hukuman dalam menghukum para pelanggar. Dia menjelaskan, Cina akan memberlakukan standar emisi ultra-rendah yang lebih keras di pabrik baja tahun ini. Juga berjanji lebih banyak tindakan untuk membersihkan konsumsi batubara di utara. Selain itu cuaca buruk menyumbang sekitar sepertiga dari peningkatan kualitas udara pada tahun 2018, telah diperhitungkan dalam penilaian kinerja pejabat lokal.
Cina telah lama menggunakan taktik penamaan dan mempermalukan pemerintah kota. Hingga memaksa wali kota untuk membuat permintaan maaf publik dan memecat birokrat lokal. Tujuannya untuk memastikan polusi ditangani.
"Kita harus memenangkan perang melawan polusi udara, apa pun yang terjadi. Tidak ada kelonggaran bagi kita dan kita tidak akan mundur," ujar Liu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
