REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyuarakan kekhawatiran atas dugaan penganiayaan tergadap orang-orang Uighur dan pemeluk Islam lain di kawasan Xinjiang. Ia pun mengimbau Bejing untuk melindungi kekebasan beragama dan identitas budaya.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membuka sidang utama tahunan selama empat pekan dan para diplomat serta pegiat mengatakan Cina telah melobi berbagai pihak terkait untuk menghindari pengawasan atas kebijakan-kebijakannya di Xinjiang dan isu-isu HAM lain.
Negara-negara Barat melihat kepada Turki dan para anggota lain dari Organisasi Kerjasama Islam (OIC) untuk mengangkat isu-isu yang Cina sebut fasilitas pendidikan kembali dan pelatihan di Xinjiang. Para pakar PBB dan pegiat mengatakan kamp-kamp itu menampung satu juta warga Uighur, yang berbicara bahasa Turki, dan para pemeluk Islam lain.
Cina telah membatah tuduhan-tuduhan melakukan penyiksaan dan menganggap kritik di dalam dewan PBB itu merupakan campur tangan dalam kedaulatannya.Menlu Cavuslogu tidak secara khusus menyebut kamp-kamp penahanan massal di kawasan terpencil di bagian barat Cina itu.
Tetapi dia mengatakan kepada forum Jenewa bahwa laporan-laporan pelanggaran HAM terhadap orang-orang Uighur dan pemeluk Islam lain di Xinjiang merupakan masalah serius dan mengkhawatirkan.Suatu perbedaan hendaknya dibuat antara "teroris dan orang-orang tak bersalah" tambah Cavusoglu.
Ia kemudian menyelipkan sebaris kalimat dalam keterangannya yang sudah dipersiapkan, dengan menambahkan, "Dan saya harus menggaris-bawahi bahwa kami mendukung kebijakan Satu Cina".
Ia merujuk kepada sikap Cina bahwa negara itu meliputi Taiwan dan kawasan-kawasan otonomi termasuk Xinjiang dan Tibet."Kami mendorong penguasa Cina dan mengharapkan HAM universal, termasuk kebebasan beragama, dihormati dan perlindungan penuh identitas budaya orang-orang Uighur dan pemeluk Islam lain dijamin," demikian Menlu Cavusoglu.
Cina, salah satu anggota Dewan HAM, tidak segera menanggapi keterangan menlu Turki itu, tetapi para delegasi akan bebas menjawab tuduhan-tuduhan kemudian dalam sesi tersebut
Ikuti Whatsapp Channel Republika