Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Saturday, 17 Zulqaidah 1440 / 20 July 2019

Austria Gelar Pemilu September

Senin 20 May 2019 06:08 WIB

Red: Ani Nursalikah

Presiden Austria Alexander Van der Bellen.

Presiden Austria Alexander Van der Bellen.

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger
Kanselir Austria membubarkan koalisi dan menyerukan pemilihan umum sela.

REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Presiden Austria Alexander van der Bellen, Ahad (19/5), menyarankan pemilihan umum baru diselenggarakan pada awal September. Dia mengatakan ia ingin memulihkan kepercayaan pada pemerintah setelah skandal video mengakibatkan pengunduran diri wakil kanselir.

Baca Juga

Kanselir Sebastian Kurz pada Sabtu membubarkan koalisi dan menyerukan pemilihan umum sela. Hal itu ia lakukan setelah wakilnya sekaligus pemimpin Partai Kebebasan, yang beraliran kanan-jauh Heinz-Christian Strache mundur sehubungan dengan video yang memperlihatkan dia sedang membahas penetapan kontrak negara sebagai imbalan dukungan.

Van der Bellen dalam satu pernyataan di kediamannya, Hofburg, di Wina mengatakan yang paling penting ialah rakyat Austria diberi kesempatan untuk awal baru guna membangun kembali kepercayaan pada pemerintahnya. "Awal baru ini mesti berlangsung dengan cepat, secepat ketentuan yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar Federal, jadi saya menyerukan pemilihan umum pada September, jika mungkin pada awal September," katanya.

Strache menggambarkan video itu sebagai sengatan yang ditujukan untuk pembunuhan politik terarah dan mengatakan video tersebut tak pernah mengarah kepada uang berpindah tangan. Ia berkeras satu-satunya kejahatan yang terjadi ialah perekaman secara tidak sah acara makan malam swasta.

Van der Bellen dan Kurz mengatakan dalam taklimat bersama kestabilan adalah prioritas utama buat mereka dalam beberapa bulan ke depan. Kurz kembali menyatakan ia memandang pemilihan umum dini adalah satu-satunya cara guna menyelesaikan krisis itu.

"Pemilihan umum baru perlu, bukan keinginan," katanya.

Susunan pemerintah sementara tetap tidak jelas sehari setelah koalisi konservatif dan kanan-jauh, yang berjalan selama 18 bulan, ambruk.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA