REPUBLIKA.CO.ID, VIENNA -- Semua menteri dari partai sayap kanan Austria, Freedom Party (FPO) mengundurkan diri dan membuat pemerintahan menjadi goyah. Para menteri yang mengundurkan diri termasuk menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri transportasi, dan menteri sosial. FPO memegang setengah dari kabinet negara.
Sebelumnya, Pemimpin FPO Heinz-Christian Strache yang juga merupakan wakil kanselir Austria mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu (18/5) lalu. Pengunduran tersebut dilakukan menyusul beredarnya video yang diduga memperlihatkan keterlibatannya dalam skandal korupsi.
FPO mengancam pengunduran diri massal setelah Kanselir Austria Sebastian Kurz mengumumkan akan memecat Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl yang dinilai bertanggung jawab atas skandal korupsi tersebut. Kurz telah memanggil Kickl pada akhir pekan lalu dan menyatakan bahwa Kickl sebagai sekretaris jenderal partai harus bertanggung jawab atas skandal itu.
Sebelumnya, skandal korupsi itu terungkap pada Jumat (17/5) lalu ketika sebuah video yang direkam pada 2017 diterbitkan oleh media Jerman. Dalam video tersebut, Strache menjanjikan kontrak publik dengan imbalan bantuan kampanye dari pendukung Rusia palsu yang ditemuinya di Pulau Ibiza beberapa bulan sebelum pemilihan parlemen 2017 di Austria. Dalam rekaman video, Strace dan pemimpin kelompok partainya di parlemen, Johann Gudenus terlihat tengah berdiskusi dengan seorang perempuan. Perempuan itu disebut-sebut sebagai keponakan seorang oligarki Rusia dan ingin berinvestasi di Austria.
Dalam video itu, perempuan tersebut menawarkan untuk membeli 50 persen saham di surat kabar Austria, Kronen Zeitung dan mengganti posisi editorialnya untuk mendukung FPO. Sebagai imbalannya, Strache mengatakan dia bisa memberikan kontrak publik.
"Jika Anda mengambil alih Kronen Zeitung tiga minggu sebelum pemilihan dan menempatkan kami di tempat pertama, maka kami dapat membicarakan segalanya," kata Strache dalam rekaman video tersebut seperti dilansir BBC, Selasa (21/5).
Strache kemudian menyarankan kepada perempuan Rusia itu untuk mendirikan perusahaan seperti Strabag, yakni perusahaan konstruksi Austria. "Semua perintah pemerintah yang didapatkan Strabag, akan bisa kamu dapatkan," katanya.
Video itu diterbitkan seminggu sebelum pemilihan Parlemen Eropa, dan satu setengah tahun setelah Austria menjadi satu-satunya negara Eropa Barat dengan menteri mayoritas dari sayap kanan. Strache mengatakan, rekaman video itu sengaja dibuat untuk mengakhiri karir politiknya. Dia mengaku tidak pernah bertemu wanita itu lagi.
Presiden Austria Alexander van der Bellen menyerukan pemilihan awal diadakan pada September. Kanselir Kurz mengatakan, skandal tersebut telah merusak reputasi internasional Austria dan dia meminta agar ada penyelidikan secara menyeluruh. Setelah skandal tersebut mencuat, Kurz yang merupakan pemipin People Party (OVP) membatalkan koalisinya dengan FPO.
“Saya setuju dengan presiden bahwa kami ingin menjamin stabilitas hingga pemilihan baru. Itu sebabnya kami akan mengisi pekerjaan yang kosong di kementerian dengan para ahli atau pejabat senior pemerintah," kata Kurz.
Kurz kini menghadapi mosi tidak percaya dalam kepemimpinannya. Juru bicara Komisi Uni Eropa, Margaritis Schinas, mengatakan, Uni Eropa tidak percaya bahwa ada seorang pemimpin partai politik yang melakukan negosiasi akses ke media dan lembaga-lembaga lainnya dengan imbalan dana yang tidak memiliki kepentingan di Eropa.
Sementara, Rusia membantah keterlibatan dalam skandal korupsi tersebut. "Ini adalah insiden yang tidak, dan tidak bisa, ada hubungannya dengan kami," kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov.
Pada 2016, FPO menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan partai yang mengusung Putin yakni United Russia Party Putin. Kerja sama tersebut termasuk upaya bersama untuk menanamkan semangat patriotik pada generasi muda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
