Saturday, 16 Rajab 1440 / 23 March 2019

Saturday, 16 Rajab 1440 / 23 March 2019

Qatar Beri Bantuan Keuangan untuk 55 Ribu Keluarga di Gaza

Selasa 12 Mar 2019 14:15 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Warga melintasi bangunan yang hancur akibat serangan Israel ke Kota Gaza, Rabu (14/11).

Warga melintasi bangunan yang hancur akibat serangan Israel ke Kota Gaza, Rabu (14/11).

Foto: AP/Hatem Moussa
Qatar telah empat kali memberikan bantuan keuangan bagi warga Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemerintah Qatar telah menyalurkan bantuan keuangan untuk 55 ribu keluarga miskin di Jalur Gaza. Ini keempat kalinya Qatar memberikan bantuan keuangan untuk warga Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.

Baca Juga

"Angsuran keempat dicarikan pada Senin (11/3) pagi melalui cabang-cabang kantor pos di bawah pengawasan staf Komite Nasional Qatar untuk Rekonstruksi Gaza. Sebanyak 55 ribu keluarga akan mendapat manfaat dari dana tersebut," kata seorang pejabat di kepanitiaan, dikutip laman Middle East Monitor.

Setiap keluarga dilaporkan mendapat 100 dolar AS atau sekitar Rp 14,2 juta. Dengan demikian, total bantuan yang diberikan Pemerintah Qatar mencapai sekitar Rp 78 miliar.

Pada Oktober tahun lalu, Pemerintah Qatar mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai 150 juta dolar AS untuk Jalur Gaza. Bantuan diberikan guna meringankan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pada akhir Januari lalu, komite Qatar di Gaza menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PBB. Doha menyatakan setuju untuk mengalirkan dana sebesar 20 juta dolar AS lebih dari setahun untuk Gaza.

Tak hanya itu, Qatar pun telah memberikan bantuan sebesar 50 juta dolar AS untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). UNRWA diketahui nyaris menghentikan layanannya setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan menghentikan pendanaannya untuk lembaga tersebut tahun lalu. AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta dolar AS per tahun.

Keputusan AS menyetop kontribusinya terhadap UNRWA dianggap sebagai upaya untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai dengan Israel. Sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memutuskan mundur dari perundingan yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tidak menjadi mediator netral karena terbukti melayani kepentingan politik Israel.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA