REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO - Departemen Luar Negeri Mesir mempelajari kembali segala perjanjian yang telah ditandatangani rezim Hosni Mubarak dengan Israel, terutama yang terkait dengan gas alam.

Sebuah komite khusus segera dibentuk untuk mempelajari, mengevaluasi dan meninjau perjanjian-perjanjian tersebut untuk menentukan sejauhmana harmonisasi dan kepentingan negara dapat terjaga. “Apakah terdapat kegagalan atau manipulasi, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi, seperti perjanjian gas alam yang ditandatangani dengan Israel,” kata seorang sumber di Kementerian Luar Negeri, sebagaimana dikutip Al-Islam Al-Yaum.

Sumber di Kementerian Informasi mengatakan, masalah penghentian kerjasama dengan Israel sebagaimana dikatakan para pakar hukum internasional Mesir dan pejabat di Departemen Kehakiman, maka keputusan akhirnya harus demi dengan kepentingan negara Mesir. “Sebagaimana berakhirnya rezim lama, maka semua keputusan akan diserahkan kepada pemerintahan berikutnya,” kata si sumber.

Peninjauan kembali perjanjian gas alam yang ditandatangni rezim Mubarak dengan Israel, merupakan salah satu tuntutan sejumlah tokoh oposisi.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa yang juga salah satu kandidat presiden Mesir, menekankan perlunya meninjau kembali semua perjanjian yang ditandatangani rezim sebelumnya. “Apakah terdapat kesesuaian antara kepentingan besar Mesir dan mudharatnya. Ini terkait dengan perjanjian khusus yang banyak menimbulkan kerugian terhadap perekonomian Mesir karena menjual gas ke Israel,” kata Moussa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika