REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Komite sanksi Dewan Keamanan PBB, Kamis (25/8), telah menyetujui permintaan AS untuk mencairkan 1,5 miliar dolar AS aset milik Libya yang akan digunakan bagi kegiatan kemanusiaan dan kebutuhan warga Libya.
Dana itu akan segera dialokasikan dalam tiga bagian. Masing masing lebih dari 500 juta dolar AS bagi organisasi kemanusiaan, lebih dari 500 juta akan digunakan bagi kebutuhan energi dan hal lain guna kebutuhan warga sipil, 500 juta dolar AS.
Sisanya akan digunakan sebagai dana guna memenuhi kebutuhan pangan dan kegiatan kemanusiaan lainnya. "Dewan Transisi Nasional (NTC) diminta untuk segera merealisasikan hal itu secara bersih dan demokratis," kata seorang pejabat senior di DK PBB seperti dikutip CNN.
Namun Afrika Selatan khawatir soal penyaluran dan pertanggung jawaban dana sebanyak itu ke Libya. Saat ini belum ada lembaga resmi yang memiliki legitimasi guna menangani pengelolaan dana tersebut. Sejauh ini, masalah administrasi hanya mengandalkan NTC sebagai wakil resmi pemerintah Libya. Namun NTC akan segera menyampaikan rencangan rinci dana itu akan dialokasikan untuk kegiatan apa saja nantinya.
AS yang menolak mengirimkan kekuatan militernya ke Libya, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan militernya dalam membantu kegiatan kemanusiaan di negara itu. Meski sampai kini belum ada permintaan resmi terkait hal itu. Namun seorang pejabat Pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO) menilai setiap tindakan AS sebaiknya dilakukan dibawah payung PBB. NATO sendiri juga siap membantu bila diminta.
Kelompok kontak Libya yang menggelar pertemuan di Istanbul, Turki, telah membahas rencana pembangunan kembali infrastruktur Libya. Pembantu Menteri Luar Negeri AS, Jeffrey Feltman, menyebutkan Liga Arab diharapkan menyiapkan posisi resmi bagi utusan NTC di kantor pusat mereka di Kairo.
Diplomat dari 29 negara telah bertemu dengan kelompok kontak, koalisi Arab dan pemerintahan negara Eropa di Istanbul. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan NATO, Uni Afrika, PBB, Negara Kerja Sama Teluk (GCC) dan NTC. "Kami senang bisa membahas rancangan pembangunan Libya ke depan," kata Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu.
Menurutnya, pencairan dana melalui NTC merupakan hal yang sangat penting. Karena itu DK PBB diminta mengawasinya dengan seksama pencairan dana tersebut. Pencairan dana itu merupakan hasil dari lobi yang dbangun sejumlah negara yang bertujuan untuk mencairkan dana milik rakyat Libya. "Banyaknya delegasi yang hadir adalah bukti besarnya dukungan internasional bagi rakyat Libya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
