REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Para politisi yang suka berpidato panjang dan bertele-tele di kota metropolis bagian selatan Cina, Guangzhou, mungkin tak lama lagi akan terkekang. Para pejabat kota berencana untuk membatasi lama pidato.
Wan Qingliang, walikota kota itu, telah mengajukan proposal yang akan mewajibkan para pejabat untuk membatasi panjang pidatonya kurang dari satu jam dalam pertemuan kunci. Sedangkan untuk pertemuan kurang penting lebih ketat lagi, yakni kurang 30 menit, demikian laporan media.
"Saya sudah memberi contoh sendiri dengan menyelesaikan pidato saya pada 58 menit," kata Wan seperti dikutip oleh Guangzhou Daily.
Para pejabat Cina sering kali memberikan pidato yang berlangsung berjam-jam, yang disampaikan dalam secara monoton. Penonton kadang-kadang tertangkap basah tertidur, bahkan dalam acara besar yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah, televisi CCTV.
Sebuah opini yang diterbitkan dalam surat kabar yang dikelola negara, Global Times, pada tahun 2009, dengan judul "Mengapa pidato Cina begitu membosankan?" mengeluhkan miskinnya "kemampuan pidato publik" dan mengatakan itu menunjukkan kurangnya karisma di antara para pejabat.
Ia menyebutkan bahwa penyebabnya adalah kurangnya pelatihan di sekolah, menambahkan. Juga "cara penyampaian pidato 'resmi' dengan duduk tegak dan kaku serta nada tinggi dan serius, telah menjadi teknik pidato nasional secara umum".
Usulan Wan dilaporkan telah memperoleh banyak dukungan. "Dalam banyak kasus, kita membahas isu-isu dalam keadaan bosan dan lelah karena adanya pidato panjang dan tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk membuat keputusan," kata Tang Jinhua, kepala dinas pertanian kota, seperti dikutip oleh kantor berita resmi Xinhua.
Dia juga mengusulkan mengurangi jumlah dokumen yang tidak perlu digunakan dalam pertemuan. "Beberapa dokumen tidak diperlukan sama sekali dan kami hanya membuangnya setelah membaca judulnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika